RadioSuryaFM - Sumbar,- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan aplikasi Sumbar Madani, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan wisatawan mendapatkan semua informasi tentang daerah.

"Saat ini kita tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi informasi, karena itu pemerintah juga harus beradabtasi dalam memberikan pelayanan informasi salah satunya melalui Aplikasi Sumbar Madani, "kata Gubernur Sumbar Mahyeldi saat peluncuran aplikasi di Padang, Selasa 14 Desember 2021.

Cara mendownload aplikasi Sumbar Madani sangat gampang, cukup searching Sumbar Madani, kemudian muncul logo marawa dan download. Aplikasi itu tidak hanya memberikan informasi tentang Pemprov Sumbar, tetapi semua kabupaten/kota di Sumbar, sehingga bisa pula menciptakan sinergi dan kolaborasi antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot.

"Yang punya wilayah itu sesungguhnya kabupaten/kota. Sementara Pemprov hanya mengkoordinasikan dan mendukung dengan anggaran yang tersedia, "kata Mahyeldi.

Ia mengatakan untuk mempercepat pembangunan di daerah, Sumbar memiliki empat sumber pendanaan yaitu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta peran perantau. Jika semua bisa dimaksimalkan, maka pembangunan akan bergerak lebih cepat.

Apalagi dengan ditunjang dengan berbagai aplikasi yang bisa memudahkan pengambil kebijakan, masyarakat, perantau bahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi.

"Kita berterima kasih kepada talenta muda di Dinas Kominfotik Sumbar yang telah mendukung ke arah pemerintahan yang berbasis digital, "katanya.

 RadioSuryaFM - Sumbar,- Tempat wisata di Sumatra Barat tetap dibuka saat momentum Natal dan Tahun Baru 2022 tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan diawasi oleh masing-masing kabupaten/kota.

"PPKM level 3 tidak jadi dilaksanakan, karena itu tempat wisata di Sumbar masih bisa dibuka. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan ketat," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Novrial, di Padang, Senin (13/12).

Ia mengatakan, pengawasan untuk penerapan protokol di tempat wisata itu diserahkan pada masing-masing kabupaten dan kota. Meski demikian Dinas Pariwisata Sumbar juga akan meninjau beberapa destinasi yang dinilai rawan.

"Kita sudah layangkan surat pada bupati dan wali kota terkait hal ini. Dengan koordinasi yang baik dan kepedulian semua pihak, kita optimis potensi penyebaran Covid-19 di tempat wisata bisa diminimalkan," kata dia.

Saat ini pandemi Covid-19 di Sumbar sudah sangat melandai. Tambahan kasus baru relatif terkendali bahkan ada beberakali tercatat nol kasus secara harian.

Meski demikian, lanjut Novrial, kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona terutama pada momentum liburan dan menyambut tahun baru tetap harus ditingkatkan. Karena saat ini ada lagi varian baru virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19.

Terkait perayaan tahun baru di tempat wisata, Novrial menegaskan, tidak dibenarkan karena potensi kerumunan bisa terjadi. "Berwisata boleh, tapi tidak dibenarkan berkerumun. Karena itu perayaan tahun baru di tempat wisata tidak direkomendasikan," kata dia.

Salah seorang pengelola tempat wisata di Sumbar Zola Pandu mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk tidak menutup tempat wisata saat momentum Nataru. "Kami pasti mengikuti arahan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, asal tempat wisata tidak ditutup," kata dia.

RadioSuryaFM - Nasional,- Gempa terkini hari ini terjadi di Bengkulu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi pada hari Senin 13 Desember 2021.

BMKG menyebut gempa terkini Bengkulu hari ini terjadi pukul 05.36 WIB pada kedalaman 10 km.

Gempa terkini Bengkulu hari ini menurut BMKG bermagnitudo 5.0 yang terjadi di kedalaman pusat gempa berada di laut 123 km Barat Daya Bengkulu.

Menurut BMKG gempa terkini Bengkulu tersebut dirasakan di Bengkulu pada lintang 4.18 LS, 101.22 BT.

BMKG meminta agar gempa terkini Bengkulu hari ini dibarengi kewaspadaan bagi warga sekitar akan adanya gempa susulan.

Kemudian BMKG juga menghimbau agar masyarakat tidak termakan isu isu hoax tentang gempa sehingga meresahkan masyarakat.

RadioSuryaFM-Pasbar,- H Erianto, SE dilantik  sebagai ketua DPRD Pasaman Barat, dalam sidang paripurna istimewa, Senin 13 Desember 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Pasbar, Bayu Soho Rahardjo. Dalam acara tersebut dihadiri oleh bupati, Hamsuardi, wakil bupati, Risnawanto, Sekda Hendra Putra, anggota DPRD Pasbar, anggota DPRD provinsi Sumbar dan stakeholder terkait lainnya.

Sidang paripurna istimewa tersebut dibuka wakil ketua DPRD, Endra Yama Putra, didampingi wakil ketua Daliyus K, disaksikan oleh anggota DPRD Pasbar. 

Menurut Endra Yama Putra pelantikan ini sudah melalui proses panjang di DPRD, hingga keluar surat dari gubernur Sumbar.

Bupati Pasbar Hamsuardi menyampaikan ucapan selamat kepada Erianto, sebagai pimpinan DPRD yang baru saja dilantik. Kiranya tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dapat dijalankan dengan amanah. 

"Sebagai mitra dari pemerintah daerah, merupakan satu kesatuan dari pemerintah Kabupaten Pasbar memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Namun, sama-sama berkewajiban dalam mewujudkan tujuan mencapai masyarakat yang sejahtera, "katanya.

Untuk itu, sinergitas dan kerjasama yang baik yang telah terbentuk selama ini terus dijaga sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel, transparan dan akuntabel.

Harapan kepada pimpinan DPRD yang baru saja dilantik untuk dapat meningkatkan kinerja DPRD ke depannya sisa masa jabatan periode 2019-2024.  

Segera bekerja sesuai amanah partai dan rakyat dengan selalu berkomitmen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

"Kami juga mengajak masyarakat Pasbar untuk dapat merajut persatuan dan kesatuan dalam mensukseskan geliat pembangunan di Kabupaten Pasbar. Terimakasih disampaikan kepada saudara Parizal Hafni yang telah mendedikasikan diri menjalankan tugas menjadi Ketua DPRD Pasbar sebelumnya. Semoga menjadi ladang amal ibadah bagi saudara, "ujar Hamsuardi.

Ketua DPRD Pasbar yang baru saja dilantik, Erianto menyampaikan pidato pertama ketika menutup sidang paripurna pengambilan sumpah jabatan tersebut mengharapkan jika dirinya mohon dukungan dalam menjalankan tugas di dewan dari semua pihak. Karena tanpa dukungan dari semua anggota DPRD maka tidak akan berjalan dengan baik program DPRD. 

"Kami di DPRD terbuka dan berkomitmen untuk terus melayani masyarakat. Kami juga menerima masukan dan kritikan yang membangun dari semua masyarakat, baik dari masyarakat maupun pers, "kata Erianto. (Jimiradio)

Presiden Joko Widodo resmi melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan WakilGubernur Sumatra Barat di Istana Negara Kamis (25/2/2021) siang ini.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dilakukan bersamaan dengan 

pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, 

serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah.

Mereka dilantik untuk masa jabatan 2021-2024.

Proses pelantikan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan menerapkan protokol

kesehatan seperti pakai masker dan jaga jarak.

Acara pelantikan diawali dengan proses kirab. Jokowi bersama Wakil Presiden 

Ma’ruf Amin beserta tiga pasang gubernur dan wakil gubernur dari halaman memasuki Istana Negara.

Setelah semua berada di tempat pelantikan, lagu kebangsaan Indonesia Raya pun 

berkumandang dengan khidmat. Kemudian Deputi Bidang Administrasi Aparatur 

Kementerian Sekretariat Negara membacakan Keputusan Presiden (Keppres) RI 

Nomor 40 P Tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan ketiga pasangan

gubernur dan wakil gubernur tersebut untuk periode 2021-2024.

Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu (24/2/2021) kemarin. 

Pengambilan sumpah pun dilakukan dengan dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Dalam sumpah tersebut, ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur itu 

berjanji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memegang teguh 

UUD 1945, dan menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya, 

dan berbakti  kepada masyarakat.

Setelah itu, lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan. Kemudian, Presiden 

Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin berjalan untuk menghampiri ketiga

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengucapkan selamat. 

Berikutnya, proses pelantikan pun diikuti dengan kegiatan foto bersama dan 

pengucapan selamat oleh pejabat negara yang hadir.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas pelantikan yang

dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat, dia bersama Audy akan 

melaksanakan program 100 hari setelah dilantik yang disampaikan saat kampanye.

Dia akan segera menyelesaikan penyusunan RPJM Provinsi Sumbar 2021-2024, 

kemudian prioritas penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi masyarakat, 

serta kemudahan UMKM untuk mendapatkan modal. “Ini kami lakukan nanti

ada di banyak bidang,” jelasnya.

Dia juga menyinggung Sumbar merupakan provinsi yang memiliki kearifan lokal 

“adat bersendikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah”. Dirinya akan 

memajukan pendidikan Sumbar lebih baik lagi serta meningkatkan pariwisata Sumbar.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Pak Presiden dan jajaran kabinet serta

 masyarakat, program, visi, dan misi ini bisa berjalan,” jelasnya.

Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Rosdi bantah menyerahkan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.

 Hal itu disampaikannya dihadapan para wakil tokoh masyarakat dari Jorong Maligi di ruang Bamus DPRD Pasaman Barat, Selasa (23/2/2021).

"Tidak benar kami menyerahkan tanah ulayat. Ini perlu saya luruskan, tidak ada hak kami, kami hanya memfasilitasi sewaktu PT Gersindo Minang Plantation (GMP) menyerahkan ke Mamak Gadang Bandaro," tegasnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya tidak mengetahui jika tanah ulayat diluar HGU PT GMP yang diterima oleh Mamak Gadang Bandaro seluas 200 hektare akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangkal.

"Kami tidak tahu kalau tanah ulayat itu akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangka. Dalam berita acara itu setahu kami diserahkan melalui Mamak Gadang Bandaro, itu saja," katanya.

"Artinya dalam berita acara hanya diserahkan ke Mamak Gadang Bandaro dan tidak ada tertulis diserahkan kepada masyarakat manapun. Ini harus didudukkan kembali," sambungnya

Sementara itu Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera meminta agar berita acara itu dicabut, sebab pihaknya tidak diundang dalam penyerahan tersebut.

"Kita minta itu dibatalkan dan dicabut, sebab itu tanah ulayat kami dan seharusnya tanah ulayat itu diserahkan kepada masyarakat Maligi," pintanya.

Berita sebelumnya, aksi protes yang akan dilakukan masyarakat Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 200 hektare di Fase IV PT GMP.

Menurut Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera tanah ulayat seluas 200 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara zalim.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.

"Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. DPRD sifatnya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari tahun 2013," tegasnya.

"Ini lahan seluas 200 hektare adalah kelebihan dari HGU PT GMP. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

Musim kemarau yang belakangan menimpa sebagian besar wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dibeberapa daerah. Salah satunya di kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Diketahui, kebakaran lahan sudah terjadi sejak Kamis (18/2/2021) lalu di lokasi perkebunan kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai Blok 10, Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Padangkita.com dari Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) 06/ Ujung Gading, Kapten Inf Abdul Kadir, kebakaran 1,5 hektar terjadi di lahan gambut yang mudah terbakar.

“Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, hingga terjadinya kebakaran lahan,” kata Kapten Inf Abdul Kadir, Senin (22/2/2021) pagi.

Ia juga mengatakan, upaya pemadaman api mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah sulitnya menemukan sumber air untuk menyiram titik-titik api.

“Awalnya, anggota bersama dengan masyarakat melakukan penyiraman menggunakan ember dan jeriken, menjelang datang bantuan selang air milik PT Agrowiratama dan mobil pemadam kebakaran,” ujarnya.

Abdul Kadir menyampaikan, dalam upaya pemadaman kebakaran lahan juga dibantu oleh karyawan PT Agroworatama dan PT Bakrie Pasaman Plantation sebanyak 50 orang, beserta perlengkapan alat penyiraman berupa selang milik PT Agrowiratama.

“Titik api hingga Sabtu (20/2/2021) kemarin sudah tidak terlihat lagi. Namun kami masih terus melakukan penyiraman, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya titik api yang tidak terlihat,” jelasnya.

Selain itu, Koramil 06 Ujung Gading, Komando Distrik Militer (Kodim) 0305 Pasaman juga melakukan koordinasi dengan PT Agrowiratama untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawannya, agar tidak membuang puntung rokok atau membakar lahan sembarangan disaat musim kemarau seperti saat sekarang ini.

“Kita sudah koordinasikan dengan PT Agrowiratama, agar dilakukan pencegahan dini penyebab terjadinya kebakaran lahan dan kepada masyarakat melalui Babinsa juga telah kita perintahkan,” tutunya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan jabatan tersebut, Listyo Sigit Prabowo resmi berpangkat jenderal.

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021). Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri undangan secara terbatas.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Kemudian dibacakan Keppres tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Jokowi kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan Listyo Sigit Prabowo.

"Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata," kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Sigit.

Sebelumnya, DPR menyetujui Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Persetujuan Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri.

"Komisi III menyadari dan menyadari bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi III DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden RI," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Surat persetujuan itu kemudian dikirimkan DPR kepada Mensesneg Pratikno pada Jumat (22/1). Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya dibuat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Listyo Sigit Prabowo berjanji akan membawa Polri makin profesional dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Listyo Sigit Prabowo mengenalkan konsep presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Sigit mengatakan penegakan hukum harus tegas tapi juga humanis. Dia tidak ingin ada lagi kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan di masyarakat.

"Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum," ujarnya.

*Sumber Detik.com