Presiden Joko Widodo resmi melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan WakilGubernur Sumatra Barat di Istana Negara Kamis (25/2/2021) siang ini.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dilakukan bersamaan dengan 

pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, 

serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah.

Mereka dilantik untuk masa jabatan 2021-2024.

Proses pelantikan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan menerapkan protokol

kesehatan seperti pakai masker dan jaga jarak.

Acara pelantikan diawali dengan proses kirab. Jokowi bersama Wakil Presiden 

Ma’ruf Amin beserta tiga pasang gubernur dan wakil gubernur dari halaman memasuki Istana Negara.

Setelah semua berada di tempat pelantikan, lagu kebangsaan Indonesia Raya pun 

berkumandang dengan khidmat. Kemudian Deputi Bidang Administrasi Aparatur 

Kementerian Sekretariat Negara membacakan Keputusan Presiden (Keppres) RI 

Nomor 40 P Tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan ketiga pasangan

gubernur dan wakil gubernur tersebut untuk periode 2021-2024.

Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu (24/2/2021) kemarin. 

Pengambilan sumpah pun dilakukan dengan dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Dalam sumpah tersebut, ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur itu 

berjanji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memegang teguh 

UUD 1945, dan menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya, 

dan berbakti  kepada masyarakat.

Setelah itu, lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan. Kemudian, Presiden 

Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin berjalan untuk menghampiri ketiga

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengucapkan selamat. 

Berikutnya, proses pelantikan pun diikuti dengan kegiatan foto bersama dan 

pengucapan selamat oleh pejabat negara yang hadir.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas pelantikan yang

dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat, dia bersama Audy akan 

melaksanakan program 100 hari setelah dilantik yang disampaikan saat kampanye.

Dia akan segera menyelesaikan penyusunan RPJM Provinsi Sumbar 2021-2024, 

kemudian prioritas penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi masyarakat, 

serta kemudahan UMKM untuk mendapatkan modal. “Ini kami lakukan nanti

ada di banyak bidang,” jelasnya.

Dia juga menyinggung Sumbar merupakan provinsi yang memiliki kearifan lokal 

“adat bersendikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah”. Dirinya akan 

memajukan pendidikan Sumbar lebih baik lagi serta meningkatkan pariwisata Sumbar.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Pak Presiden dan jajaran kabinet serta

 masyarakat, program, visi, dan misi ini bisa berjalan,” jelasnya.

 

 

Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Rosdi bantah menyerahkan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.

 Hal itu disampaikannya dihadapan para wakil tokoh masyarakat dari Jorong Maligi di ruang Bamus DPRD Pasaman Barat, Selasa (23/2/2021).

"Tidak benar kami menyerahkan tanah ulayat. Ini perlu saya luruskan, tidak ada hak kami, kami hanya memfasilitasi sewaktu PT Gersindo Minang Plantation (GMP) menyerahkan ke Mamak Gadang Bandaro," tegasnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya tidak mengetahui jika tanah ulayat diluar HGU PT GMP yang diterima oleh Mamak Gadang Bandaro seluas 200 hektare akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangkal.

"Kami tidak tahu kalau tanah ulayat itu akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangka. Dalam berita acara itu setahu kami diserahkan melalui Mamak Gadang Bandaro, itu saja," katanya.

"Artinya dalam berita acara hanya diserahkan ke Mamak Gadang Bandaro dan tidak ada tertulis diserahkan kepada masyarakat manapun. Ini harus didudukkan kembali," sambungnya

Sementara itu Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera meminta agar berita acara itu dicabut, sebab pihaknya tidak diundang dalam penyerahan tersebut.

"Kita minta itu dibatalkan dan dicabut, sebab itu tanah ulayat kami dan seharusnya tanah ulayat itu diserahkan kepada masyarakat Maligi," pintanya.

Berita sebelumnya, aksi protes yang akan dilakukan masyarakat Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 200 hektare di Fase IV PT GMP.

Menurut Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera tanah ulayat seluas 200 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara zalim.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.

"Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. DPRD sifatnya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari tahun 2013," tegasnya.

"Ini lahan seluas 200 hektare adalah kelebihan dari HGU PT GMP. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

 1,5 hektar lahan gambut di perkebunan kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai, Kabupaten Pasaman Barat terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok.

Musim kemarau yang belakangan menimpa sebagian besar wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dibeberapa daerah. Salah satunya di kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Diketahui, kebakaran lahan sudah terjadi sejak Kamis (18/2/2021) lalu di lokasi perkebunan kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai Blok 10, Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Padangkita.com dari Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) 06/ Ujung Gading, Kapten Inf Abdul Kadir, kebakaran 1,5 hektar terjadi di lahan gambut yang mudah terbakar.

“Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, hingga terjadinya kebakaran lahan,” kata Kapten Inf Abdul Kadir, Senin (22/2/2021) pagi.

Ia juga mengatakan, upaya pemadaman api mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah sulitnya menemukan sumber air untuk menyiram titik-titik api.

“Awalnya, anggota bersama dengan masyarakat melakukan penyiraman menggunakan ember dan jeriken, menjelang datang bantuan selang air milik PT Agrowiratama dan mobil pemadam kebakaran,” ujarnya.

Abdul Kadir menyampaikan, dalam upaya pemadaman kebakaran lahan juga dibantu oleh karyawan PT Agroworatama dan PT Bakrie Pasaman Plantation sebanyak 50 orang, beserta perlengkapan alat penyiraman berupa selang milik PT Agrowiratama.

“Titik api hingga Sabtu (20/2/2021) kemarin sudah tidak terlihat lagi. Namun kami masih terus melakukan penyiraman, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya titik api yang tidak terlihat,” jelasnya.

Selain itu, Koramil 06 Ujung Gading, Komando Distrik Militer (Kodim) 0305 Pasaman juga melakukan koordinasi dengan PT Agrowiratama untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawannya, agar tidak membuang puntung rokok atau membakar lahan sembarangan disaat musim kemarau seperti saat sekarang ini.

“Kita sudah koordinasikan dengan PT Agrowiratama, agar dilakukan pencegahan dini penyebab terjadinya kebakaran lahan dan kepada masyarakat melalui Babinsa juga telah kita perintahkan,” tutunya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dengan jabatan tersebut, Listyo Sigit Prabowo resmi berpangkat jenderal.

Pelantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021). Pelantikan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri undangan secara terbatas.

Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Kemudian dibacakan Keppres tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri.

Jokowi kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan Listyo Sigit Prabowo.

"Demi Tuhan Yang Maha Esa saya menyatakan dan berjanji sungguh-sungguh bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi Tribrata," kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang diikuti Sigit.

Sebelumnya, DPR menyetujui Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis. Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna DPR.

Persetujuan Sigit menjadi Kapolri diawali dengan pembacaan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III DPR. Berdasarkan hasil fit and proper test, Komisi III menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri.

"Komisi III menyadari dan menyadari bahwa kecakapan, integritas, dan kompetensi calon Kapolri merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi Kapolri. Atas dasar itu, Komisi III DPR RI menyetujui untuk mengangkat calon Kapolri yang diusulkan Presiden RI," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam rapat paripurna pengambilan keputusan Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri digelar di gedung Nusantara II, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1).

Surat persetujuan itu kemudian dikirimkan DPR kepada Mensesneg Pratikno pada Jumat (22/1). Berdasarkan surat tersebut, selanjutnya dibuat Keputusan Presiden tentang pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Listyo Sigit Prabowo berjanji akan membawa Polri makin profesional dalam berbagai bidang, termasuk penegakan hukum. Listyo Sigit Prabowo mengenalkan konsep presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Sigit mengatakan penegakan hukum harus tegas tapi juga humanis. Dia tidak ingin ada lagi kasus-kasus yang mengusik rasa keadilan di masyarakat.

"Betul penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun humanis. Di saat ini masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan penegakan hukum dalam rangka untuk kepastian hukum," ujarnya.

*Sumber Detik.com

 

Radio Surya FM-Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengimbau umat Islam Indonesia melakukan boikot terhadap produk Prancis. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan tekanan kepada Presiden Prancis, Emmanuel Macron, sehingga segera meminta maaf pada umat Islam di seluruh dunia.

"Mengimbau umat islam sedunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis," kata Anwar dalam keterangan resmi, Jumat (30/10)

Anwar juga meminta pemerintah RI untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah Prancis, dan menarik waktu Duta Besar RI di Paris hingga Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf umat Islam.

Menurutnya, umat islam Indonesia siap melakukan boikot terhadap produk Prancis, terutama jika Macron tidak bersikap toleran dan tidak menghormati umat islam. Namun demikian, Anwar mengatakan umat islam tetap ingin hidup berdampingan dan harmonis.

"Umat Islam Indonesia tidak ingin mencari musuh, umat islam hanya ingin hidup berdampingan dan harmonis, namun jikalau yang bersangkutan sebagai Kepala Negara Prancis tidak menginginkan dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan saling hormat menghormati, maka umat islam terutama di Indonesia juga punya harga diri dan martabat siap untuk membalas sikap dan tindakannya dengan memboikot semua produk yang datang dari Prancis," tuturnya.

Ia juga meminta kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghentikan segala tindakan pelecehan terhadap Rasulullah Shallahu alaihi wasallam, terutama pembuatan karikatur dan ucapan kebencian.

Selain itu, Anwar menyatakan dukungannya terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan anggotanya yang telah memboikot semua produk dari Prancis.

"Mendukung sikap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh yan telah memboikot semua produk negara Prancis," ucap Anwar.

Lebih lanjut, MUI juga mendesak mahkamah Uni Eropa untuk segera menghukum Macron atas tindakannya yang dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad Shallahualaihi wasallam.

"Mendesak kepada mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Presiden Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi Besar Muhammad Shallahualaihi wasallam," katanya.

Sumber : CNN Indonesia

Radio Surya FM-Ketua DPRD Pasaman Barat (Pasbar), Parizal Hafni mengatakan segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan karyawan PT Bintara Tani Nusantara (BTN) salah satu perusahaan dari Wilmar Group.

Menurut Parizal, ada sekitar 24 tuntutan atau aspirasi dari karyawan PT BTN ketika unjuk rasa di kantor DPRD Pasbar. Waktu itu, Parizal menerima karyawan yang berunjuk rasa bersama anggota dewan lainnya, antara lain Wakil Ketua DPRD Daliyus K, Sekretaris Komisi IV DPRD Pasbar, Erefriwan serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Joko Santoso.

“Di antara tuntutan atau aspirasi yang disampaikan itu yang paling kita sorot adalah kelalaian perusahaan yang diduga membiarkan adanya anak di bawah umur ikut bekerja, walaupun hanya mengutip brondolan sawit,” kata Parizal seperti dikutip dari Padangkita.com, Selasa (3/11/2020).

Anak-anak terpaksa dibawa karyawan ikut bekerja, untuk mengejar upah.

“Gaji karyawan ini sebesar Rp1.700 per tandan sawit. Jadi mereka terpaksa membawa istri dan anak mereka untuk membantu agar jumlah yang didapat bisa lebih banyak dibandingkan dikerjakan sendirian,” jelasnya.

Parizal menyesalkan pihak perusahaan yang membiarkan karyawan membawa istri dan anak-anak untuk ikut bekerja, Sebab, kata Parizal, hal itu sudah melanggar aturan ketenagakerjaan.

Kemudian, yang lebih mirisnya lagi, para karyawan ini melakukan penyemprotan seluas satu hektare dengan upah hanya sebesar Rp30 ribu per hektare.

“Status karyawan ini sebagai karyawan permanen atau tetap. Namun gaji yang diberikan dihitung secara borongan. Artinya, semakin banyak yang selesai dikerjakan, maka semakin besar gaji yang didapat,” ungkapnya.

Parizal menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti aspirasi para karyawan PT BTN ini. Karena, kata dia, soal kesejahteraan pekerja itu sudah jelas diatur di dalam undang-undang.

“Jangan sampai warga kita yang bekerja sebagai karyawan ini menjadi budak oleh perusahaan. Karena tanpa mereka, perusahaan itu tidaklah mungkin bisa beroperasi dan menperoleh keuntungan,” ucapnya.

Ia menyampaikan kepada pihak perusahaan agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti dan disikapi.

“Kalau tidak ada tindaklanjut, maka kita dari DPRD akan mengambil sikap. Bisa saja izinnya nanti kita cabut atau kita tuntut berdasarkan undang-undang yang berlaku.” katanya.

Sumber. Padangkita.com

Radio Surya FM-Komite Cipta Kerja (KMK) memutuskan kembali membuka pendaftaran program Kartu Prakerja. Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, pendaftaran gelombang 11 Kartu Prakerja dibuka mulai Senin (2/11/2020).

 "Melihat tingginya animo masyarakat, Komite Cipta Kerja (KCK) memutuskan untuk memulihkan kepesertaan Kartu Prakerja sebagai gelombang 11. Pendaftaran gelombang 11, yang merupakan gelombang tambahan, dibuka pada hari Senin, 2 November 2020, pukul 12.00 WIB," ujar dia seperti dikutip dari Kompas.com

Jumlah Kuota 400.000 

Louisa mengatakan, jumlah kuota untuk gelombang 11 kali ini hampir 400.000. Peserta yang belum pernah mendaftar di situs Kartu Prakerja bisa langsung mengakses prakerja.go.id dan langsung mengikuti proses seleksi gelombang 11. 

Louisa pun mengingatkan kepada peserta untuk melakukan pembelian pelatihan pertama dalam waktu 30 hari setelah dinyatakan lolos sebagai penerima Kartu Prakerja.

 "Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini, dan bagi mereka yang nanti lolos menjadi peserta jangan lalai untuk langsung melakukan pembelian pelatihan sebelum 30 hari agar kepesertaannya tidak tercabut," ujar dia.

Louisa pun menegaskan, peserta yang telah dicabut kepesertaannya itu masuk dalam daftar hitam atau blacklist dan tidak bisa kembali mengikuti gelombang pendaftaran program Kartu Prakerja. 

"Tidak bisa (ikut gelombang 11). (Pendaftaran gelombang 11) hanya mereka yang belum pernah menerima Kartu Prakerja, dan tidak termasuk dalam blacklist (ASN, anggota Polri/TNI, pelajar, penerima bansos lainnya)," ujar Louisa.

Secara keseluruhan ada 364.622 peserta yang dicabut kepesertaannya dari gelombang pertama hingga gelombang 10 ini. Pencabutan kepesertaan sesuai dengan peraturan Permenko No. 11 Tahun 2020. Di dalam aturan tersebut dijelaskan setiap penerima Kartu Prakerja memiliki waktu 30 hari untuk membeli pelatihan pertama sejak mendapat SMS pengumuman dari Kartu Prakerja. 

Syarat dan Cara Mendaftar Syarat pendaftar program Prakerja secara umum terdiri dari tiga poin, yaitu: a. Warga negara Indonesia (WNI) 

b. Minimal berusia 18 tahun

 c. Sedang tidak menempuh pendidikan formal.

 Adapun cara pendaftaran program secara online sebagai berikut:

1. Buka situs www. prakerja.go.id. 

2. Siapkan nomor kartu keluarga dan NIK. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemeriksaan akun.

3. Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online, yang mana peserta boleh menggunakan alat bantu ketas dan alat tulis.

4. Klik "Gabung" pada gelombang yang sedang dibuka. 

5. Tunggu pengumuman. Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan notifikasi melalui SMS.

(sumber-Kompas.com)

Radio Surya FM-- Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat hari ini, Senin,  (2/11) kembali bertambah. Sebanyak 15  orang dilaporkan positif Covid-19 dan paling muda  Tn. SMA dengan usia 8 bulan. 

Tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 setempat melaporkan kasus positif Covid-19 saat ini sudah mencapai 170 kasus dan hari ini pecah rekor de
ngan usia paling muda 8 bulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel tes swab oleh laboratorium Unand nomor 109/10/PDRPI-FK/2020, 15 orang positif Covid-19 tersebut adalah  dengan inisial Ny. SH (45), Tn H (37), Tn G (52), Nn SM (22), Ny M (37) Nn CDL (15), NN Can (4) Tn NB (11) Ny N (46) Tn MHA (27) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebelumnya.

Sedangkan Ny SYR (28), Tn A (29), Tn HH (72), Tn SMA (8 bulan) dan Ny IJ (29) yang merupakan pasien suspek kasus positif Covid-19.

Pjs Bupati Pasaman Barat, Hansastri didampingi oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dr Gina Alecia dan Asisten III Raf'an menjelaskan bahwa kasus positif Covid-19 di Pasbar sudah mengkuatirkan dengan penambahan yang cukup tinggi. Tidak menutup kemungkinan ke depan seluruh pegawai kantor swasta juga wajib mengikuti tes swab.

"Seluruh RS sudah kita wajibkan tes swab dan mereka sudah melakukan. Begitu juga dengan Kepala OPD juga sudah melakukan tes swab. Untuk ke depan seluruh karyawan swasta juga akan dilakukan tes swab. Nanti akan kita bicarakan dengan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid 19," jelas Hansastri.

Ia mengungkapkan, bahwa 15 orang yang dilaporkan positif Covid-19 hari ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan direncanakan akan dilakukan isolasi mandiri di Balai Diklat BKPSDM Talu.

"Yang positif Covid-19 hari ini akan kita isolasi di Balai Diklat Talu. Pemerintah daerah juga akan melakukan tracking dan testing terhadap kontak erat pasien positif Covid-19 melalui Dinas Kesehatan,"papar Hansastri. 

Ia juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. 

"Hal ini kita lakukan agar kasus positif Covid-19 di Pasbar tidak bertambah sehingga dapat mengurangi resiko kematian akibat Covid-19. Bersama kita harus memahami bahwa virus Covid-19 ada di sekitar kita dan dengan kepatuhan kita bersama semoga penyebaran virus Covid-19 dapat di cegah,"papar Hansastri. (TIM)