Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Korupsi Jadikan Ketimpangan Semakin Tinggi


SuryaNews911.JAKARTA -- Penyakit korupsi membuat ketimpangan orang kaya dan miskin di tanah air semakin tinggi. Hal ini merujuk pada data Bank Dunia pada Desember 2015,  sebanyak satu persen orang kaya Indonesia menguasai 50 persen ekonomi Indonesia. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, saat memberikan arahan bahaya laten korupsi kepada pejabat di Lingkungan Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Senin (3/4).


"Siapa yang satu persen?, sebagian adalah pedagang yg diurus bapak ibu, difasilitasi bapak ibu setiap hari, itu kenyataan.  Kalau naikkan angka 1 persen itu jadi 10 persen, mereka kuasai lebih dr 70 perseb ekonomi, ada 40 juta lebih rakyat  ada di garis kemiskinan," kata Laode.

Laode menuturkan bahwa pejabat di institusi apapun harus melakukan kegiatan dengan transparan. Termasuk di Kemendag, menurut dia para pegawai di situ harus bertanggung jawab dengan semua regulasi yang dibuat dalam pelayanan publik.

"Kalau aturan jelek, ganti aturan itu. Karena bapak-bapak regulator," tutur Laode.

Ia menerangkan di belahan dunia manapun, korupsi datang ketika perencanan, implementasi, bahkan ketika audit dan supervisi. Ia mengungkapkan, dari kasus yang ditangani KPK, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa, korupsi dimulai dari tahapan-tahapan tersebut. "Hampir semua kementerian, komunikasi kementerian dengan DPR selalu dimulai, jadi ada rencana buat kebaikan, dan buat diri sendiri," tutur Laode.(nn/rol )

Isu Makar Hanya di Negara yang Demokrasinya Terbelakang

SuryaNews911.JAKARTA --Dalam era demokrasi di Indonesia saat ini, pasal makar sudah tidak sesuai. Isu makar hanya ada dan muncul di negara yang praktik demokrasinya terbelakang. Hal ini dikatakan Pengamat hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

"Demokrasi yang terbelakang," kata Fickar saat dihubungi Republika.co.id, Senin (3/4).

 Fickar mengatakan bahwa pasal makar, menjadi tidak sesuai lagi di era demokrasi saat ini karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena sudah ada Undang-Undang tentang terorisme dan ada konstitusi yang mengatur tentang pemakzulan presiden.

Fickar kemudian menerangkan pengertian makar yang menurut KUHP ada tiga. Pertama, membunuh atau merampas kemerdekaan presiden (Pasal 104). "Kedua, memisahkan sebagian wilayah dari Indonesia atau ke negara lain (Pasal 106), dan ketiga menggulingkan pemerintahan (Pasal 107)," ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan kabar penangkapan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath. Argo menjelaskan, Al Khaththath ditangkap karena adanya indikasi makar dalam aksi 313.(nn/rol)

Andre Rosiade: Anies Memiliki Komitmen Pemberantasan Korupsi

SuryaNews911. JAKARTA -- Anies Baswedan, yang juga Calon gubernur nomor urut tiga pernah menjadi korban kampanye hitam. Salah satunya adalah selebaran yang menyebut-nyebut dirinya tidak seberani calon gubernur nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dalam memberantas korupsi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, justru menilai terbalik tudingan itu.  "Kampanye hitam melalui selebaran  itu jelas-jelas memojokkan Anies, itu opini yang sangat menyesatkan," kata Andre saat dihubungi Republika.co.id, Senin (27/3).

Berbanding terbalik dengan tudingan itu, Andre justru mengatakan Anies memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Dan, dia menilai Anies sudah teruji. 

"Anies pernah menjadi Ketua  KPK untuk menelusuri pembocor draf surat perintah penyidikan (sprindik) perkara suap," kata Andre.

Anies juga terlibat dalam anggota Tim 9 kasus Cicak vs Buaya. "Anies merupakan aktivis antikorupsi yang berada di garda terdepan waktu itu ," kata Andre.

Sebaliknya, Andre justru mempertanyakan Ahok dalam komitmennya terkait pemberantasan korupsi. Sedangkan Ahok diketahui oleh publik pernah dikait-kaitkan dalam dugaan sejumlah kasus korupsi.

Di antaranya, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Selain itu,  kasus korupsi proyek reklamasi.


"Anehnya, lanjut Andre, mega proyek reklamasi yang duitnya mencapai triliunan rupiah dan katanya ditujukan untuk kesejahteraan warga Ibu Kota tidak pernah dijadikan bahan kampanye Ahok-Djarot. Hal itu menurutnya menjadi pertanyaan besar ada apa sebenarnya dibelakang itu semua," kata mantan presiden mahasiswa Universitas Trisakti itu. (nn/rol)

MUI: Aparat Harus Menindak dengan Cepat Penebar Kebencian di Medsos

SuryaNews911.JAKARTA -- Semestinya aparat penegak hukum menindak dengan cepat penebar kebencian di media sosial. Apalagi yang melakukan adalah figur publik yang sudah dikenal banyak oleh masyarakat. Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fahmi Salim, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (27/3).


"Ini aparat keamanan harus bertindak karena kan sudah masuk menebar hoax dan kebencian, apalagi yang bersangkutan (Inul Daratista, Red) adalah publik figur," ujarnya.

Fahmi juga berharap pemerintah dan aparat kepolisian bisa pro aktif menindaklanjuti hal tersebut. "Pemerintah harus segera turun tangan menegakkan hukum," katanya.

Selain menimbulkan kegaduhan di media sosial, komentar kebencian penyanyi dangdut Inul di media sosial dikhawatirkan akan menyulut konflik. "Ini bisa menimbulkan goncangan yang tidak perlu. Jika dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa dan kerukunan," ujarnya.

Selain itu, Fahmi juga mengkhawatirkan jika kejadian tersebut terus berulang dan dibiarkan dalam jangka waktu lama, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan aparat penegak hukum. "Seolah pemerintah membiarkan sebagian masyarakat untuk menebarkan ucapan kebencian dan menghina tokoh-tokoh Islam," katanya.

Pedangdut Inul Daratista seketika heboh jadi pembicaraan baik di media sosial maupun pemberitaan. Dalam semalam, berbagai serangan mengarah padanya. Tagar #BoikotInulDaratista juga sempat jadi trending topic di Twitter.

Hal ini terjadi setelah Inul berkomentar pedas terhadap serangan-serangan padanya karena mengunggah foto dengan salah satu calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. Inul membela diri dan memberikan alasan terkait fotonya dengan Ahok.  (nn/rol)

Pemerintah Diminta Buat Rencana Induk Ambil Alih Freeport


SuryaNews911.JAKARTA -- Pemerintah Indonesia harus mempunyai rencana induk atau master plan jika hendak mengambil alih Freeport. Hal ini untuk mengantisipasi kekosongan produksi setelah Freeport memutuskan untuk angkat kaki dari Indonesia. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Papua, Bangun S Manurung, usai diskusi di Gedung Bidakara, Senin (20/3).

Bangun menjelaskan, selama ini negosiasi antara Indonesia dan Freeport terpusat di Pemerintah Pusat. Namun, di sisi lain, pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah bisa dilibatkan dalam negosiasi ini. Ia menjelaskan, salah satu yang juga perlu dipikirkan secara matang oleh pemerintah adalah rencana ke depan pengelolaan Freeport.

"Karena itu kita berharap misalnya pemerintah sudah memutuskan apapun itu ketika diputuskan ada contigency plan sehingga rencana yang sudah sangat matang," ujar Bangun.

Jika kontrak karya harus dihentikan dan Freeport memilih untuk angkat kaki dari Indonesia, maka pemerintah pusat harus memiliki program dalam waktu yang singkat bisa mengambil alih Freeport. "Contoh kalau KK berhenti pemerintah harus ada program dari pemerintah. Kalau diberikan ke perusahaan lain itu prosesnya butuh berapa tahun berjalan, kan produksi berhenti pemerintah harus punya contigency plan rencana betul-betul supaya kehidupan sosial tidak terganggu," ujar Bangun.

Persoalan Freeport jika dilihat secara lebih luas bukan sekadar persoalan bisnis. Ada kondisi sosial ekonomi yang sangat berpengaruh pada masyarakat Papua dan khususnya Indonesia secara umum. Ia mengatakan jika ketidakjelasan keputusan berlarut, maka akan banyak masyarakat yang terkena dampaknya. (nn/rol)

Zulkifli Hasan: DPP PAN Akan Deklarasi Dukung Anies-Sandi

SuryaNews911.JAKARTA - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) akan mengumumkan deklarasi dukungan terhadap pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Hal ini dikatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

"Rabu (lusa) sudah resmi PAN mendukung," ucap  Zulkifli Hasan.

Selain itu, Zulkifli menyebut, DPP telah menerima berbagai masukan dari pengurus DPW DKI Jakarta serta pemgurus-pengurus dibawahnya yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan ke Anies-Sandi.

"DPW kan mendengar dari bawah kalau semuanya begitu baru kita (DPP) ikut," jelas Zulkifli.(nn/okezon)

Zulkifli Hasan: Pelaku Pedofilia Bisa Dihukum Lebih Berat dari Kebiri

SuryaNews911. LAMPUNG SELATAN -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Zulkifli Hasan mendukung hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia. Ia bahkan juga mendukung apabila pelaku tersebut bisa dihukum lebih berat dari kebiri.

"Kebiri itu cocok (untuk pelaku pedofilia). Gak apa-apa kita dukung. Kalau lebih berat lagi, boleh," kata politikus Partai Amanat Nasional itu di Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu (18/3).

Selain itu, Zulkifli mengharapkan adanya hukuman yang berat bagi para pelaku pedofilia supaya menimbulkan efek jera. Ia tak ingin ndonesia tidak dianggap sebagai surga pelaku pedofilia.

"Jangan sampai ada kesan negara kita ini lunak, gampang diatur-atur, hukumnya tidak tegas," ucap pria asal Lampung itu.

Belum lama ini, Polda Metro Jaya mengungkap praktek prostitusi khusus anak di bawah umur atau pedofilia secara online melalui media sosial dengan akun Official Loly Candys Group 18+. Akun grup itu dibuat pada September 2014 dengan jumlah anggota mencapai 7.497 orang yang menampilkan foto porno anak di bawah umur.    (nn/ROL)

Iwan Carmidi: Reklamasi Jakarta Sengsarakan Rakyat Jelata

SuryaNews911.JAKARTA - Proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merugikan nelayan yang biasa mencari nafkah di wilayah itu. Hal ini dikatakan  Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Iwan Carmidi di Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (16/3/2017).

Iwan melanjutkan, adanya proyek tersebut membuat kondisi laut menjadi tercemar limbah. Limbah tersebut berasal dari aliran tujuh belas sungai yang ada di Jakarta,
proyek reklamasi mengakibatkan aliran sungai tersebut menjadi tersumbat dan tidak bisa dicerna oleh aliran air laut.

Reklamasi juga menyebakan laut menjadi tercemar oleh limbah. "Biota-biota laut jadi rusak. Lalu biasanya nelayan bisa mendapatkan ikan 30 kilo, kini kami hanya dapat 5 sampai 15 kilo paling banyak," imbuhnya.

"Sebelum ada reklamasi walaupun ada limbah bisa dicerna oleh laut, sekarang limbah tersebut menimbulkan kerusakan pertumbuhan biota laut di Teluk Jakarta," imbuh Iwan.

Menurutnya, dengan adanya proyek reklamasi beban nelayan untuk membeli bahan bakar solar jadi bertambah karena harus mencari ikan lebih jauh.

"Kami akan terus tolak proyek reklamasi Teluk Jakarta, jika dalam persidangan putusan kalah, kami akan ajukan banding," tandas Iwan.   (nn/okezon)

Top