Presiden Joko Widodo resmi melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan WakilGubernur Sumatra Barat di Istana Negara Kamis (25/2/2021) siang ini.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dilakukan bersamaan dengan 

pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, 

serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah.

Mereka dilantik untuk masa jabatan 2021-2024.

Proses pelantikan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan menerapkan protokol

kesehatan seperti pakai masker dan jaga jarak.

Acara pelantikan diawali dengan proses kirab. Jokowi bersama Wakil Presiden 

Ma’ruf Amin beserta tiga pasang gubernur dan wakil gubernur dari halaman memasuki Istana Negara.

Setelah semua berada di tempat pelantikan, lagu kebangsaan Indonesia Raya pun 

berkumandang dengan khidmat. Kemudian Deputi Bidang Administrasi Aparatur 

Kementerian Sekretariat Negara membacakan Keputusan Presiden (Keppres) RI 

Nomor 40 P Tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan ketiga pasangan

gubernur dan wakil gubernur tersebut untuk periode 2021-2024.

Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu (24/2/2021) kemarin. 

Pengambilan sumpah pun dilakukan dengan dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Dalam sumpah tersebut, ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur itu 

berjanji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memegang teguh 

UUD 1945, dan menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya, 

dan berbakti  kepada masyarakat.

Setelah itu, lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan. Kemudian, Presiden 

Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin berjalan untuk menghampiri ketiga

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengucapkan selamat. 

Berikutnya, proses pelantikan pun diikuti dengan kegiatan foto bersama dan 

pengucapan selamat oleh pejabat negara yang hadir.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas pelantikan yang

dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat, dia bersama Audy akan 

melaksanakan program 100 hari setelah dilantik yang disampaikan saat kampanye.

Dia akan segera menyelesaikan penyusunan RPJM Provinsi Sumbar 2021-2024, 

kemudian prioritas penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi masyarakat, 

serta kemudahan UMKM untuk mendapatkan modal. “Ini kami lakukan nanti

ada di banyak bidang,” jelasnya.

Dia juga menyinggung Sumbar merupakan provinsi yang memiliki kearifan lokal 

“adat bersendikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah”. Dirinya akan 

memajukan pendidikan Sumbar lebih baik lagi serta meningkatkan pariwisata Sumbar.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Pak Presiden dan jajaran kabinet serta

 masyarakat, program, visi, dan misi ini bisa berjalan,” jelasnya.

 

 

Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Rosdi bantah menyerahkan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.

 Hal itu disampaikannya dihadapan para wakil tokoh masyarakat dari Jorong Maligi di ruang Bamus DPRD Pasaman Barat, Selasa (23/2/2021).

"Tidak benar kami menyerahkan tanah ulayat. Ini perlu saya luruskan, tidak ada hak kami, kami hanya memfasilitasi sewaktu PT Gersindo Minang Plantation (GMP) menyerahkan ke Mamak Gadang Bandaro," tegasnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya tidak mengetahui jika tanah ulayat diluar HGU PT GMP yang diterima oleh Mamak Gadang Bandaro seluas 200 hektare akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangkal.

"Kami tidak tahu kalau tanah ulayat itu akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangka. Dalam berita acara itu setahu kami diserahkan melalui Mamak Gadang Bandaro, itu saja," katanya.

"Artinya dalam berita acara hanya diserahkan ke Mamak Gadang Bandaro dan tidak ada tertulis diserahkan kepada masyarakat manapun. Ini harus didudukkan kembali," sambungnya

Sementara itu Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera meminta agar berita acara itu dicabut, sebab pihaknya tidak diundang dalam penyerahan tersebut.

"Kita minta itu dibatalkan dan dicabut, sebab itu tanah ulayat kami dan seharusnya tanah ulayat itu diserahkan kepada masyarakat Maligi," pintanya.

Berita sebelumnya, aksi protes yang akan dilakukan masyarakat Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 200 hektare di Fase IV PT GMP.

Menurut Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera tanah ulayat seluas 200 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara zalim.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.

"Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. DPRD sifatnya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari tahun 2013," tegasnya.

"Ini lahan seluas 200 hektare adalah kelebihan dari HGU PT GMP. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Pasaman

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pasbar Digelar Virtual, 

Undangan Dibatasi 25 Orang.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pasaman 

Barat akan digelar secara Virtual pada 25 atau 26 Februari mendatang di Aula 

kantor bupati setempat. Sesuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), jumlah tamu undangan dibatasi maksimal hanya 25 orang.

Hal ini disampaikan pada rapat persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati 

terpilih, Senin (22/2), di auditorium kantor bupati Pasbar yang dihadiri oleh 

Bupati Terpilih Hamsuardi dan Wakil Bupati Pasbar Risnawanto. 

Rapat persiapan yang dihadiri seluruh stakeholder terkait tersebut digelar 

guna mempersiapkan pelantikan sesuai aturan dan arahan dari Kemendagri 

untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19. 

Pelaksana harian (Plh) Bupati Pasaman Barat Yudesri, mengatakan jika 

pelantikan direncanakan digelar pada Kamis (25/2)atau Jumat (26/2) 

mendatang dengan membatasi kehadiran undangan. Keluarga bupati yang hadir hanya boleh 5 orang, keluarga wakil bupati juga 5 orang, dan

Forkopimda dengan jumlah keseluruhan berjumlah 25 orang.

 

"Kegiatan pelantikan kita ini diawasi oleh pemerintah pusat. Mohon kerjasama 

kepada semua kalangan masyarakat, dan pendukung,"kata Yudesri.

Ia menambahkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan secara virtual dan

masyarakat dapat menyaksikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati melalui

chanel youtube Diskominfo Pasbar di tempat masing-masing. 

"Karena undangan terbatas, masyarakat dan pendukung juga bisa 

menyaksikan langsung di youtube Diskominfo pasbar",jelasnya.

Bupati Kabupaten Pasaman Barat terpilih, Hamsuardi mengatakan Jika

 aturannya seperti itu, Ia bersama wakil bupati terpilih akan menjalaninya.

"Kami akan surati masyarakat terutama tim kami bahwa tidak bisa datang ke 

kantor Bupati pada saat pelantikan,"ucap Hamsuardi.

Hadir dalam rapat tersebut, Kabag Ops Polres Pasbar, para asisten, kepala 

OPD, camat, walinagari dan stakeholder terkait lainnya.

 Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat - Sumbar bakal melakukan pemilihan walinagari (Pilwana) serentak pada Juli 2021 mendatang.

Pemilihan itu dilakukan karena seluruh masa jabatan Walinagari di Pasaman Barat telah habis. Saat ini kepala pemerintahan nagari dikepalai oleh pejabat walinagari yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

"Sudah saat nya dilakukan Pilwana, karena kita menimbang semua masa jabatan kepala walinagari sudah habis," sebut Kepala Bagian Pemerintah Nagari Jon Wilmar, Kamis, (18/2).

Ia mengatakan ada 19 pemerintahan nagari di Pasaman Barat dan saat ini semua nya dipimpin oleh pejabat walinagari (Pj). Untuk itu pihaknya perlu melakukan Pilwana. "Kalau tidak di bulan Juli atau di bulan Agustus 2021. Persiapan dari segi anggaran pun sudah dipersiapkan," kata Jon Wilmar.

Menurutnya anggaran persiapan itu disediakan mulai dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat nagari . Untuk ditingkat kabupaten seputar sosialisasi Pilwana.

Kemudian undang-undang pilwana, regulasi, peninjauan, sosialisasi perda pilwana kepada calon walinagari. Sedangkan untuk di nagari anggaran juga telah dipersiapkan.

Ia juga menjelaskan dalam Pilwana mendatang tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, baik di tempat pemungutan suara (TPS) maupun saat sosialisasi di nagari .

"Karena masih pandemi COVID-19, standar protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ya, seperti pemilihan kepala daerah serentak yang baru saja digelar," jelasnya.

J

on Wilmar juga mengungkapkan dalam menjelang Pilwana serentak mendatang sudah banyak nama-nama calon walinagari yang mulai mencuat, baik nama lama dan nama pendatang baru. "Yang lebih penting bagaimana menjaga masyarakat, agar tidak tidak terpecah-belah karena pilwana ini. Calon kan sudah mencuat, saya sarankan untuk menjaga ketertiban," pintanya.

"Setiap calon, harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan selama pilwana. Jangan karena Pilwana masyarakat menjadi terkotak-kotak karena beda dukungan," sambungnya.

Untuk diketahui ada 19 pemerintahan nagari di Pasaman Barat yakni Nagari Kinali, Nagari Koto Baru, Nagari Kapa, Nagari Sasak, Nagari Lingkuang Aua, Nagari Aia Gadang, Nagari Aua Kuniang.

Kemudian Nagari Kajai, Nagari Talu , Nagari Sinuruik, Nagari Muaro Kiawai, Nagari Rabi Jonggor, Nagaru Sungai Aua, Nagari Ujung Gading, Nagari Parit, Nagari Batahan, Nagari Desa Baru dan Nagari Air Bangis.

Radio Surya- Untuk ketiga kalinya dalam 15 tahun terakhir, kader PKS kembali meraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur di Sumatera Barat. Hal ini membangkitkan semangat para kader daerah Kabupaten Pasaman barat terus berbenah untuk menjadi partai terbesar dan berkontribusi terhadap kebijakan public di daerahnya.

Ketua DPD PKS Pasaman Barat, Fajri Yustian saat Musyawarah Daerah (Musda) mengatakan setelah dilaksanakan pilkada kita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda agar  kedepan bisa menjalankan amanah melayani masyarakat lebih fokus.

"Sebagai partai pemenang,tentu PKS akan berkontrobusi dalam penetapan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan umat" ujarnya.

Pelaksanaan Musda V DPD PKS Pasaman Barat bertujuan untuk mempersiapkan regenasi struktural dan estafet kepemimpinan di tubuh internal PKS dalam masa pengabdian lima tahun mendatang.Dan ditetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Muhajir, Sekretaris MPD Supriono, Ketua DPD: Fajri Yustian, Sekretaris DPD Ilvizar, Bendahara Erik Ariyuda, Ketua Kederisasi Firdaus, Ketua Dewan Etik Daerah (DED) Yuhelfi, Sekretaris DED Husni Mubarok.

Ia mengatakan dalam mempertahankan prestasi dan target struktur untuk 5 tahun yang akan datang dengan membangun  sinegritas yang kokoh, melahirkan tokoh-tokoh baru, serta siap bersama rakyat. 

Salah satu upaya nya adalah dengan pencalegan dini terutama yang dilirik partai merupakan kaum milenial yang memiliki potensial calon pemimpin bangsa. Begitupun dengan kalangan perempuan yang menjadi cikal bakal generasi yang baik untuk bangsa dengan adanya pembinaan keluarga.Selanjutynya membangun kemitraan dengan pengusaha penggiat ekonomi yang mana untuk daerah pasaman barat sering terabaikan ujarnya. 

Fajri yustian mengatakan moralitas juga menjadi sorotan utama partai dengan membangun integritas dalam membangun pemerintahan yang kuat dan kokoh untuk tujuan akhir adalah mensejahterakan masyarakat Pasaman Barat.

Setelah pertemuan, dilakukan kunjungan langsung ke lahan perkebunan jagung yang digarap kelompok tani untuk melihat hasil kerja mesin handtraktor yang telah diserahkan sebelumnya.  Dalam kunjungan lapangan Hermanto didampingi oleh Fajri Yustian Ketua DPD PKS Pasaman Barat  dan Saridin SP Kepala UPT Luhak Nan Duo. (ch)

SuryaNews911.JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, dan aparat penegak hukum lainnya diminta untuk cepat bergerak, dan adil dalam menindak tegas berbagai pelanggaran terkait Pilkada. Hal ini dikatakan Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

Seperti diketahui bahwa putaran dua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tengah memasuki masa tenang sebelum hari pencoblosan pada Rabu 19 April 2017.

"Bawaslu dan aparat harus bertindak tegas dan adil terhadap pelanggaran-pelanggaran," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menambahkan tak hanya Bawaslu, masyarakat juga harus membantu tugas Bawaslu dalam menemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan.

"Masyarakat bantu Bawaslu dan aparat jika menemukan pelanggaran-pelanggaran dan ikut menolak langsung pelanggarannya," tegas Sodik.  (nn/okezon)