Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Pasaman Barat . Radio Surya-- Kembali,  masyarakat Pasaman Barat melaporkan oknum pengurus koperasi ke Polres Pasaman Barat, atas dugaan penipuan berkedok lahan koperasi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh oknum pengurus koperasi.




Kali ini, salah seorang masyarakat Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat melaporkan oknum ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Rakyat atas dugaan penipuan ke Polres Pasaman Barat, Minggu (21/3/21).


Saat diwawancara awak media, pelapor atas nama Dahyul (60) dan kawan-kawan membenarkan, bahwa mereka melaporkan ketua KSU Bina Rakyat inisial MJ, atas dugaan kasus penipuan, sesuai Laporan Polisi Nomor : STTLP/65/III/2021-SPKT-Res-Pasbar.


Dahyul mengatakan, kejadian tersebut berawal sejak dirinya ditawarkan untuk membeli lahan kelompok tani perkebunan kelapa sawit, oleh MJ selaku ketua KSU Bina Rakyat Jorong Taming Tengah, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2011 lalu.


"Saya membeli satu nomor plasma, dengan luas lahan satu setengah hektar, dengan harga Rp. 12.500.000, dan tidak hanya saya saja yang ikut membeli lahan tersebut. Sesuai data yang kami punya, diduga korban terindikasi kurang lebih 150 orang dan kerugian mencapai kurang lebih 1,5 Miliar pada selang waktu tahun 2009-2011," katanya.


Karena tidak ada kejelasan, Dahyul dan kawan-kawan mengaku pada tahun 2018 lalu sudah melakukan pengecekan ke lokasi langsung bersama MJ, namun lahan yang mereka beli itu tidak ditemukan keberadaannya, dengan dalih MJ bahwa pihak GM PT. ABSM tidak berada di lokasi.


"Sejak lahan itu kami beli pada tahun 2009- 2011, hingga saat ini tidak ada kepastian dan tidak ada menerima hasil apapun dari Nomor plasma yang kami beli di KSU Bina Rakyat tersebut," ucapnya.


Disampaikan, pada tahun 2020 sudah pernah diadakan mediasi antara masyarakat yang membeli Nomor plasma tersebut dengan Ketua KSU Bina Rakyat (MJ), dan dihasilkan keputusan dari mediasi itu, bahwa ketua KSU Bina Rakyat inisial MJ berjanji kepada semua anggota untuk mengembalikan hak-hak semua anggota yang telah membeli Nomor Plasma KSU Bina Rakyat tersebut.


"Dalam surat tersebut, Ketua KSU Bina Rakyat berjanji bahwa, akan mengembalikan uang pembelian nomor plasma, menyerahkan lahan kepada anggota sesuai nomor anggota (1 nomor, 1.5 hektare) dan melangkah keranah hukum. Dalam perjanjian itu, jika MJ tidak menyelesaikannya sampai tanggal 30 november 2020, dia bersedia dituntut sesuai undang-undang yang berlaku," terang Dahyul.


Dahyul dan kawan-kawan berharap, pihak ketuk KSU Bina Rakyat yakni MJ bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, dan pihak penegak hukum segera mengusut tuntas persoalan tersebut.


"Karena persoalan ini telah kami laporkan ke Polres Pasaman Barat, kami berharap pihak penegak hukum bisa memperoses persoalan ini secepatnya, karena di lokasi yang sama, diduga juga ada terjadi penjualan lahan fiktif serupa," harapnya.


Sementara itu, kuasa hukum pelapor Ahmad Afhero, S.H., M.H menyampaikan, perbuatan terlapor MJ dan terlapor sebelumnya AN dalam kasus serupa bisa diduga sebagai perbuatan yang terorganisir, karena memiliki modus yang sama yaitu menjual lahan kelompok yang bernaung dibawah koperasi dan bekerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun itu fiktif.


Dikatakan, dalam kasus yang mereka laporkan hari ini, terlapor inisial MJ diduga mengelabui korbannya dengan menjual lahan plasma yang mengatasnamakan sudah bekerja sama dengan PT. Agro Bisnis Sumber Makmur (ABSM).


"Kita meminta penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas persoalan ini, karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus presiden Republik Indonesia pak Jokowidodo dan hal tersebut juga sudah di Instruksikan langsung oleh Kapolri untuk diusut tuntas," ujarnya.


Senada dengan itu, ketua LSM Format Eldoni Tanjung menyampaikan, demi terjaganya kestabilan masyarakat, dan terjawabnya keresahan masyarakat, pihaknya meminta penegak hukum untuk mengusut persoalan lahan kelompok tani fiktif yang ada di Pasaman Barat.


"Dalam hal ini, selain penegak hukum, pihak pemerintah daerah juga kami minta untuk menata semua kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa sawit yang ada, terutama kelompok tani dan koperasi yang bermasalah. Jika ini dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan lebih banyak korban ke depannya," tegas Eldoni. 

(***)


Top