Ia mengatakan bahwa legislatif telah mendapatkan penjelasan dari pemerintah di mana perekaman data kependudukan sudah mencapai 97 persen atau 172 juta jiwa. Sehingga hanya tinggal tiga persen yang belum melakukan perekaman.
"Kami sudah meminta pemerintah pro aktif kejar angka tiga persen itu supaya di tahun ini juga bisa lengkap 100 persen," kata Lukman Edy.
Pemerintah memang terkendala untuk penyedian blanko e-KTP. Sebab sudah dua kali lelang percetakan gagal dilakukan.
Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengakui memang ada gagal lelang blanko karena perusahaan pemenang lelang tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh pemerintah.
Saat ini, perusahaan pemenang lelang yang baru sudah ada, tinggal tanda tangan kotrak kerja pada 15 Maret 2017 mendatang. (nn/okezon)