Menkumham Diminta Evaluasi Kebijakan Bebas Visa untuk China

SuryaNews911.JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan evaluasi terhadap kebijakan bebas visa bagi Republik Rakyat China (RRC). Bebas visa itu disinyalir sebagai penyebab banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal ke Indonesia. Kata Anggota Komisi III DPR Adies Kadir‎ kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hari ini.

Tidak hanya itu, Adies juga mempertanyakan apakah‎ pemerintah sudah menghitung manfaat dari kebijakan bebas visa itu. Sebab, keberadaan TKA ilegal di Tanah Air sudah meresahkan masyarakat. ‎

"Kalau untuk kebaikan bangsa, kami Komisi III DPR mendukung. Tapi kalau banyak mudaratnya harus dievaluasi, khusus untuk China," ujar Adies di Ruang Rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Ia juga mempertanyakan langkah konkret Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham dalam menangani persoalan TKA ilegal.

Adies juga mempertanyakan bagaimana cara TKA ilegal masuk ke Indonesia. "Kami mohon penjelasannya Pak, bagaimana ini bisa terjadi?" katanya.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Menkumham didampingi beberapa jajarannya, ‎termasuk Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie.   (nn/okezon)