Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA - Proses rekrutmen hakim MK harus segera dirombak, baik di presiden, DPR dan Mahkamah Agung (MA). Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki "benteng terakhir" konstitusi itu, selain dengan membenahi dari hulu. Hal ini dikatakan Mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, saat menghadiri diskusi publik yang bertajuk "Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi," di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2017).
"Harus ada kesamaan mekanisme antara DPR, Mahkamah Agung dan presiden dalam merekrut hakim MK. Sehingga akan menghasilkan suatu kualitas hakim yang sama," ujar Suparman.

Menurut Suparman, dalam menjaring calon hakim MK, baik presiden, MA dan DPR harus menerapkan keterbukaan dan transparan kepada publik. Sehingga tidak membuat persepsi di masyarakat bahwa hakim itu merupakan titipan dari pihak tertentu.

Selain itu, harus ada inisiatif dari internal MK sendiri untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pasalnya, hanya dengan menggelar konferensi pers dan meminta maaf tak cukup untuk mengembalikan marwah MK.

Seperti diberitakan, lembaga Mahkamah Kostitusi (MK) kembali tercoreng setelah salah satu hakimnya, Patrialis Akbar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Patrialas diduga menerima suap dari pengusaha impor daging, Basuki Hariman, untuk memuluskan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (nn/okezon)


Top