Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Suryanews911.com, Padang --  Dari 880 Nagari dari 14 kabupaten dan kota di Sumatera barat, sekitar 168 Nagari belum bisa dicairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2016 ini. Hal itu disebabkan karena Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) realisasi dari daerah tersebut belum tuntas.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Syafrizal Ucok mengatakan, keterlambatan LPJ disebabkan beberapa faktor diantaranya, proses Pilwana (pemilihan wali nagari), maka nagari dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) dan sangat berhati-hati dalam laporan. Selain itu, kurang harmonisnya antara Bamus (badan musyawarah) nagari dengan wali nagari juga menjadi faktor.

“Sesuai dengan tupoksi BPM sebagai controling, kami akan meninjau langsung ke lapangan apa saja yang menjadi persoalan di Nagari,” ungkapnya seperti dilansir klikpositif.

Ucok menjelaskan, terhitung ada 5 kabupaten dan kota diatas 10 Nagari yang belum bisa dicairkan dana desanya yakni, Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Tanah Datar, Limapuluh Kota dan Kota Pariaman.


“Pessel ada 38 Nagari lagi yang belum bisa dicairkan, Tanah Datar 45 Nagari, Limapuluh Kota 20 Nagari, Kota Pariaman 15 Nagari dan Pasaman Barat dari 19 Nagari hanya 5 Nagari baru bisa dicairkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 598 Miliar telah dicairkan oleh pusat untuk 880 desa yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Sumbar.

"Dana desa tahap dua sebesar Rp598 Milyar atau 40 persen sudah dicairkan. Dana desa diperuntukkan untuk 880 desa yang tersebar di 156 Kecamatan dari 14 Kabupaten/Kota se-Sumbar,"


Ia menambahkan, penyaluran desa tahap II sebanyak 40 persen langsung ke rekening kabupaten dan kota. Tahun ini, Sumbar mendapat alokasi dana desa sebesar Rp598 miliar lebih besar dibandingkan tahun 2015 lalu hanya Rp528 miliar.

"Jadi setiap satu nagari nantinya akan menerima Rp556juta, ditambah 10 persen berdasarkan kriteria berupa luas wilayah, topografi, jumlah penduduk dan kondisi geografis," tambahnya.
Dana desa tahap II sebesar Rp598.637.609.000 secara keseluruhan telah direalisasikan sebesar Rp98.503.097.481. "Kita target di akhir tahun 2016 realisasi dana desa sudah mencapai 100 persen,” harapnya.

Ia juga mengimbau agar Wali Nagari mempergunakan anggaran pembangunan desa dengan sebaik-baiknya. "Minimal anggaran tersebut harus dipergunakan 50 persen untuk pembangunan pergedungan dan tanah desa,” tukasnya


Top