Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA – Aksi penyisiran (sweeping) penggunaan atribut agama lain terhadap karyawan beragama Islam yang dilakukan sejumlah ormas dipicu kesalahpahaman fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan adanya pemaksaan penggunaan atribut tersebut. Hal ini dikatakan Kapolri Jendral Tito Karnavian.
"Sweeping ini kan saya sudah sampaikan berawal dari fatwa MUI ya," kata Tito usai melantik 21 perwira tinggi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016).

Tito menegaskan bahwa fatwa MUI bukan merupakan suatu aturan yang dijadikan referensi. "Kemarin sudah saya sampaikan pernyataan bahwa fatwa MUI ini bukan hukum positif sehingga tidak bisa menjadi referensi bagi produk hukum yang menjadi domain Polri untuk ditegakkan karena Polri adalah penegak hukum positif," tuturnya.

Meski demikian, Polri tetap menghargai tujuh poin fatwa MUI yang diterbitkan beberapa hari lalu. “Yang bisa kita lakukan adalah untuk bahan koordinasi. Kita menghargai fatwa MUI, tapi itu adalah bahan koordinasi," ucapnya.

Polri juga mengamini tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh instansi atau perusahaan terhadap karyawan yang mengenakan atribut tersebut.

"Yang paling penting adalah tidak boleh ada pemaksaan kepada karyawan harus menggunakan atribut tertentu, dipaksa nanti akan dipecat. Nah, ini yang perlu disosialisasikan seperti itu. Tapi tidak boleh ormas-ormas kemudian berupaya membuat tindakan-tindakan sendiri yang mengganggu hak asasi masyarakat, ketertiban masyarakat atas nama menegakkan fatwa MUI," tuturnya. (nn/okezon)


Top