Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat


SuryaNews911.JAKARTA - Jaksa Agung wajar dikritik karena kinerjanya terlalu dicampuri oleh kuasa politik. Hal ini dikatakan Pengamat hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda.

Hal ini ia katakan menanggapi Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memberikan rapor merah atas kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo. "Jadi kali ini saya sependapat dengan ICW," kata Chairul Huda kepada Okezone, Minggu (20/11/2016).

Cairul menambahkan, banyak kebijakan kejaksaan tentunya tidak lepas dari pengaruh Jaksa Agung yang menunjukkan adanya nuansa politik dalam penegakan hukum.

"Ya memang sepertinya Jaksa Agung tidak bisa melepaskan kenyataan bahwa beliau sebelumnya adalah politikus," tutupnya.

Sebelumnya, ICW mengatakan ada 33 kasus korupsi yang ditangani di tingkat Kejagung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri dihentikan selama HM Prasetyo menjabat Jaksa Agung. Total tersangka yang dibebaskan 58 orang. Hal itu diduga adanya nuansa politis.

Oleh karena itu, ICW menyatakan bahwa kinerja penyidikan Kejagung khususnya dalam penindakan kasus korupsi belum memuaskan. Tercatat sepanjang 20 November 2014-Oktober 2016, Kejagung baru menangani 24 kasus korupsi dengan melibatkan 79 tersangka dan dengan kerugian negara sebanyak Rp1,5 triliun. (nn/okezon)




Top