Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911. BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah harus mewaspadai lahan hutan yang akan dilepaskan seluas 4,1 juta hektare (ha) dalam program reformasi agraria tidak jatuh kepada korporat yang tidak jelas. Kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati, kepada Republika.co.id seusai Simposium Perubahan Iklim yang digelar Walhi di Bandar Lampung, Jumat (25/11).

“Jadi jangan kasih dengan yang tidak tahu, tapi harus tahu dulu siapa subyeknya dan siapa pendampingnya. Harus jelas iuntuk menjamin itu tadi (lahan hutan jatuh ke korporat tidak jelas),” kata Nur Hidayati yang akrab disapa Yaya ini.

Nur juga meminta pemerintah tetap ketat dalam proses menentukan subyek yang akan menerima lahan hutan yang akan dilepas dari hutan jenis produksi yang ada. Menurut dia, penentuan yang akan dan berhak menerima lahan hutan tersebut subyeknya harus jelas dan ada jaminan bahwa lahan hutan sekitar tersebut ada pendampingan.

Pemerintah akan melepaskan lahan hutan produksi seluas 4,1 juta hektare untuk program reformasi agraria. Luas lahan hutan yang akan dilepaskan tersebut bagian dari sembilan juta hektare diperuntukkan untuk dikelola rakyat.

Lahan hutan yang akan dilepaskan ditargetkan dan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang ada pendampingan agar lahan hutan tersebut tidak jatuh kepada pihak yang tidak jelas subyeknya sehingga tujuan reformasi agrarianya tidak tercapai.

Menurut dia, program reformasi agraria tetap melihat hutan tersebut bukan lagi wujudnya hutan, kemudian desa-desa yang masih berada di dalam kawasan hutan. “Nah ini yang harus menjadi bagian dari skema reformasi agraria itu yang lahan hutannya dilepaskan pemerintah,” ujarnya. (nn/rol
)


Top