Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat


SuryaNews911.PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau melayangkan gugatan praperadilan terkait penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus 15 perusahaan terduga pembakar lahan. Polda Riau sebagai pihak termohon pun menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Kata Kapolda Riau Brigjen Zulkarnain, Kamis (10/11/2016).

"Kita sudah menyiapkan semuanya untuk menghadapi sidang praperadilan dari Walhi," ujarnya.

Brigjen Zulkarnain juga menegaskan bakal terbuka mengenai kasus SP3 15 perusahaan terduga pembakar lahan. Mantan Kapolda Maluku Utara ini menyatakan polisi sangat memerhatikan penegakan hukum kasus kebakaran yang menimbulkan kabut asap.

Penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana kabut asap merupakan salah satu yang menjadi atensi Polda Riau.

"Memang harus ada efek jera pagi pelaku pembakar hutan dan lahan. Kita akan tegas menindak pelaku pembakar karena agar esensi bisa dirasakan dan disaksikan masyarakat," ucapnya.

Deputi Direktur Walhi Riau Boy Sembiring mengatakan, praperadilan kasus SP3 15 perusahaan akan disidangkan pada 14 November 2016 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Ke-15 perusahaan yang diduga membakar lahan dan kasusnya dihentikan pada 2015 adalah PT Bina Duta Laksamana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, dan PT Ruas Utama Jaya. Lalu ada PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, dan PT Siak Raya Timber.

Kemudian, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, PT Rimba Lazuardi, dan PT PAN United. Sejumlah perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menyuplai bahan baku untuk pulp and paper.

Selain industri perkayuan, ada juga perusahaan industri sawit yakni PT Parawira, PT Alam Sari Lestari, dan PT Riau Jaya Utama. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015, lima warga Riau meninggal dunia karena menghirup udara beracun dari kabut asap. (nn/okezon)




Top