Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA - Guna memastikan kondusifitas pesta demokrasi yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017, pengawasan sangat dibutuhkan agar pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis, jujur, dan adil. Hal ini dikatakan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, Jumat (28/10/2016).

Ia juga menyebut bahwa ‎tahapan Pilkada serentak tahap kedua ini relatif menantang.

"Ya saya kira berbeda ya tantangannya, ada tantangan ‎pengawasan hak pilih, pengawasan dana kampanye, pengawasan calon tunggal, dan pengawasan kampanye," ujarnya di Gedung Bawaslu RI, Jalan M.H Thamrin Jakarta Pusat.

Masykurudin menjelaskan tantangan pendataan pemilih yang dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap sistem administrasi kependudukan melalui tahapan pemutakhiran.

Kemudian, pengalaman Pilkada 2015 menunjukkan transparansi dana kampanye pasangan calon belum juga sepenuhnya terbangun.

"Untuk pengawasan kampanye, perlu dicatat karakter masing-masing daerah Pilkada sangat variatif. Pada Pilkada 2017 kali ini didukung oleh UU lain yang menjadikan pelaksanaan Pilkada berbeda-beda," ungkapnya.

Pengawasan calon tunggal juga dilakukan, setidaknya di 10 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal‎. (nn/okezon)


Top