Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.JAKARTA - Pemerintah dinilai masih ragu untuk merevisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dengan salah satu drafnya yakni peraturan partai politik (parpol) baru tidak boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019.Hal ini dikatakan Pengamat politik dari Universitas Islam Indonesia, Mansur Marzuki, kepada Okezone, Sabtu (15/10/2016).
"Pemerintah masih ragu dengan draf yang disusunnya. Isu-isu krusial terutama pembatasan parpol ajukan capres saya kira salah satu sebab lambannya draf RUU Pemilu tuntas disusun," kata Mansur.

Mansur juga berharap bahwa dengan lamanya proses RUU Pemilu dapat menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk benar-benar yakin mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan demokrasi. "Tapi masih ada waktu jelang reses DPR berakhir. Semoga akibat bentuk sikap pemerintah menyerap berbagai aspirasi yang berkembang," ujarnya.

Mansur mengatakan, jika RUU Pemilu nantinya disahkan, akan ada banyak pihak yang bakal mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran bertentangan dengan UUD 1945.

Sekadar informasi, draf RUU Pemilu itu belum juga masuk ke DPR untuk dibahas. Padahal, awalnya pemerintah berjanji untuk memasukkan draf pada akhir Juni, kemudian mundur hingga akhir September, dan kini sudah awal Oktober 2016.

Berdasarkan RUU Pemilu tersebut, khususnya Pasal 190 membatasi partai baru atau partai yang tidak memiliki kursi di DPR untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Serentak di 2019.

Pasal tersebut berbunyi, ”pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya” (nn/okezon)


Top