Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Suryanews911.com,  Padang -- Berdasarkan Data Upah minimum provinsi (UMP) Sumbar 2017 bisa mencapai Rp2 juta dengan mengacu pada formula penghitungan UMP sesuai PP Nomor 78/2015.

"Sebenarnya sekarang kita belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya, karena angka inflasi nasional dan angka pendapatan domestik regional bruto (PDRB) belum ada dari Kementerian Tenaga Kerja. Jika dilakukan juga, angkanya masih berdasarkan asumsi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Nasrizal di Padang, Kamis (6/10).

Berdasarkan asumsi angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing sekitar 5 persen, maka kemungkinan UMP Sumbar 2017 memang bisa sekitar Rp2 juta kurang sedikit.

Formula penghitungan UMP sesuai PP Nomor 78/2015 itu, menurut Nasrizal, adalah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan x (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).
Menurut dia, hasil penghitungan UMP itu baru akan diumumkan pada tanggal 1 November 2016.

"Penghitungan nilai UMP tetap dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi yang mengacu pada PP 78/2015. Kemudian Dewan Pengupahan mengajukan pada Gubernur untuk ditetapkan melalui keputusan gubernur," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini Pemprov Sumbar masih menunggu angka inflasi dan PDRB secara nasional "Jika angka itu sudah dapat kita langsung rapatkan dengan Dewan Pengupahan," ujarnya.


Saat ini UMP tahun berjalan di Sumbar senilai Rp1.800.725. Karena itu, jika diasumsikan inflasi nasional mencapai 5 persen saja, ditambah dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka paling tidak kenaikan UMP mencapai Rp180.000. Dengan itu diperkirakan UMP Sumbar Rp1.980.000.

Pada 2015, Pempov Sumbar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 sebesar Rp1.800.725. Kenaikan waktu itu mencapai 11,5 persen dari tahun sebelumnya dengan nominal Rp1.615.000.

Nasrizal mengatakan penetapan angka UMP menggunakan formula PP 78/2015 jauh lebih efektif dibanding cara sebelumnya dengan melakukan survey KHL. "Dengan formula tersebut maka KHL tidak lagi menjadi acuan penghitungan UMP,"ujarnya.
(antara)


Top