Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi langsung menahan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Ia ditahan usai diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP pada Rabu (19/10).

Sugiharto yang menggunakan kursi roda saat keluar Gedung KPK telah mengenakan rompi tahanan KPK. Kemudian, ia diantar masuk ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

"Ditahan di Rutan Guntur," kata ujar Pengacara Sugiharto, Susilo Aribowo usai mendampingi Sugiharto di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/10).

Karena kondisi kliennya yang mengidap penyakit Toksoplasmosis atau infeksi pada otak itu, kliennya agaj kesulitan menjawab pertanyaan penyidik. Ia pun berharap kliennya tetap diberikan perawatan yang maksimal meski dalam tahanan.

"Sudah diperiksa dokter KPK apa penyakitnya, tentu mereka dokter akan memberikan harapan, kami juga akan beri perawatan bagi pak sugiharto selama ditahan di Guntur," katanya.

Terkait pemeriksaan sendiri, Ia mengatakan, tidak banyak pertanyaan yang dimintai penyidik kepada kliennya pada pemeriksaan hari ini. Namun semua berkaitan dengan penganggaran proyek e-KTP, meski kliennya dapat menjawab pertanyaan penyidik secara terbatas

"Hanya empat pertanyaan berkisar mengenai anggaran e-KTP, kemudian ditanya soal kalau ada kerugian kemudian siapa yang rugi, hanya 2-3 pertanyaan kemudian penutup," kata Susilo.

Terkait kasus yang telah disidik KPK selama dua tahun lebih ini, KPK juga telah memanggil sejumlah saksi. Diantaranya mantan Manteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Mantan Ketua Komisi II Chairuman Harahap dan Agun Gunandjar, mantan anggota DPR M Nazaruddin, dan sejumlah pejabat maupun PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Diketahui, KPK sudah dua tahun lebih menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tersebut. Dalam pengadaan proyek bernilai Rp6 triliun itu, negara diduga mengalami kerugian Rp2 triliun. KPK pun mengaku terus mendalami aliran dana uang haram tersebut ke sejumlah pihak.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut.

Irman diduga melakukan korupsi secara bersama-sama dengan Sugiharto yang pernah menjabat Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
(na/rol)


Top