Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat


SuryaNews911.JAKARTA - Penyidik polri harus fokus kepada fungsi dan tugas pokoknya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Apalagi menyusul perhelatan Pilkada Serentak, jangan sampai anggota Polri bermain politik.Hal ini dikatakan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat,Kamis (13/10/2016).

"Lakukan penyidikan secara profesional, karena tidak menutup kemungkinan akan dijadikan kendaraan untuk mengalahkan lawan politik dari masing-masing pasangan calon dengan membuat seolah-olah terjadi politik uang. Saya tegaskan jangan sampai penyidik ikut masuk dalam area yang diciptakan oleh pasangan calon tertentu. Tetap pegang teguh kepada kebenaran materiil. Dan ingat Polri tidak boleh berpolitik," katanya di Rupatama Bareskrim.

Ia mengingatkan pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2017 harus waspada terhadap permainan politik uang. Pasalnya, sanksi pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota khususnya Pasal 187 A.

"Sudah saatnya meninggalkan pola lama yang justru antidemokrasi melalui politik uang. Bertarunglah dalam pilkada dengan menampilkan visi dan misi, cara yang bersih. Jika tidak, dengan undang-undang yang sudah ada, dapat dipastikan setiap pelanggaran akan mendapatkan ganjaran yakni penindakan hukum," ujar Ari.

Berdasarkan data, Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan pada Ayat (1), bahwa setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan yang atau materi lainnya sebagai imbal kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Sementara denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pada Ayat (2) menyatakan bahwa pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1). (nn/okezon)




Top