Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Suryanews911.com, Jakarta -- M Syafii mempertanyakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua DPD, Irman Gusman. Sebagai lembaga yang dibentuk untuk menangani perkara rasuah, KPK hanya mengungkap kasus yang jumlahnya Rp100 juta. "SOP KPK itu menangani kasus Rp1 miliar ke atas. Ini hanya Rp100 juta pertanyaannya ada apa," ujar Politikus Partai Gerindra tersebut,

 M Syafii juga mempertanyakan kewenangan DPD pada kasus tersebut. Korupsi, lanjut Syafii, bisa terjadi ketika terdapat unsur penyalahgunaan jabatan, baik pribadi atau tidak. "Ketua DPD enggak ada hubungannya dengan mengeksekusi perdagangan, enggak ada hubungan DPD dengan impor gula. Artinya dari sisi ini enggak ada penyalahgunaan jabatan. Karena jabatan (ketua DPD) itu enggak ada kewenangan untuk eksekusi. Kalau angota DPR di BUMN yang bisa," sambungnya. 



Selanjutnya, anggota Komisi III itu juga mempersoalkan polemik kicauan di akun twitter Irman Gusman. KPK meminta agar ajudan Irman menghentikan cuitan yang mengatasnamakan ketua DPD itu "Dari handphone dia yang dioperasikan oleh ajudannya. Laode Syarif minta supaya itu jangan diulang-ulang, kenapa? Ini kebebasan untuk berkomentar. Kenapa harus seragam dengan KPK. Kenapa dilarang-larang, kok takut sekali dengan twitter yang berasal dari handphone yang dioperasikan oleh ajudannya. Saya kira biarkan saja," sambungnya seperti dilansir okezone.

Namun kasus RS Sumber Waras, hingga kini juga belum memiliki titik terang. Syafii menantang KPK untuk melakukan hal serupa di kasus tersebut. 

"Jadi ini ada keanehan, penangkapan ini Rp100 juta, tidak ada kaitan dengan jabatannya dan kemudian takut dengan komentar twitter. Jadi kita patut dikonfrontir dengan kasus Sumber Waras, KPK tidak bereaksi. Padahal sudah ada audit BPK, kenapa tidak ditindaklanjuti," tegasnya.


Top