Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA – Berdasarkan hasil keputusan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terpidana dengan hukuman percobaan akhirnya resmi diperbolehkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2017 mendatang. Hal ini dikatakan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Hadar mengatakan bahwa hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016.

"Sudah ditetapkan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016," kata Hadar saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Senin (19/9/2016),

Namun KPU akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada. KPU ingin menguji Pasal 9 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut.

"Kami akan daftarkan segera, Insya Allah dalam minggu ini. Kami akan menguji Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 9 huruf a," katanya.

Dalam pasal tersebut, mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat di mana keputusannya bersifat mengikat.

Terbukti, dalam RDP yang membahas terpidana hukuman percobaan boleh mengikuti Pilkada beberapa waktu lalu, KPU yang merasa berseberangan dengan pemerintah yang harus menuangkan aturan tersebut ke dalam PKPU. (nn/okezon)


Top