Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA –Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak ada ruang bagi mantan terpidana bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, kepada wartawan, Sabtu (17/9/2016).

"Jadi di Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 ada pasal penjelasan dikatakan itu intinya tidak boleh (maju pilkada). Jadi kalau dia terpidana berapapun hukumannya, kalau itu terkait kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba itu yang tidak boleh," kata Hadar.

Hadar menuturkan, diskusi tentang mantan terpidana korupsi sebenarnya sudah sempat dilakukan pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah pada Minggu, 11 September 2016 lalu, dan memutuskan terpidana yang tidak dipenjara atau hanya melakukan tindak pidana ringan atau karena kelalaian boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Diskusi ada, tapi mereka tidak simpulkan dikeputusan. Kami bilang ini kenapa tidak, korupsi kan penting kejahatan extra ordinary,” ujarnya.

Hadar menegaskan KPU tidak bisa berbuat banyak dengan keputusan RDP yang bersifat mengikat. Apalagi Pasal 7 Ayat (2) huruf g UU 10 Tahun 2016 memang hanya mengatur dua kejahatan tersebut yang dilarang ikut pilkada. (nn/okezon)


Top