Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus vaksin palsu Rumah Sakit Bunda Harapan. Hal ini dikatakan Rivanlee, aktivis KontraS di Kantor YLBHI Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2016).

Hal ini dilakukan karena pemerintah terkesan lamban dan tidak transparan dalam menangani kasus tersebut.

"Kami ingin ingatkan kembali agar pemerintah bertanggung jawab. Beredarnya vaksin palsu membuktikan adanya kelalaian Kementerian Kesehatan atas pengawasan obat, alat kesehatan serta jaminan hak atas pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan kepada masyarakat," ucapnya.

Padahal sebelumnya telah dibentuk Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu yang terdiri dari BPOM, IDAI, Kemenkes, dan Bareskrim Mabes Polri. Namun, menurutnya kinerja Satgas juga tak begitu maksimal. "Kami menyayangkan lambannya kinerja Satgas dalam merespon harapan keluarga korban, tidak terbukanya penanganan vaksin palsu," tuturnya.

Apalagi saat ini timbul kesan ada penyerderhanaan masalah terhadap kasus vaksin palsu tersebut. "Seharusnya bisa diungkap jalur peredaran vaksin palsu tersebut secara menyeluruh serta keterlibatan para aktor di balik bisnis vaksin yang telah terjadi belasan tahun itu," ucap Rivanlee. (nn/okezon)


Top