Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rincian jenis kegiatan beserta besaran alokasi anggaran (satuan tiga) dalam RAPBN 2017.

Selain itu, Presiden Jokowi juga melarang pimpinan K/L mengajukan permintaan tambahan anggaran ke DPR tanpa melalui mekanisme rapat koordinasi di tataran pemerintahan.

“Pembahasan anggaran Kementerian dan Lembaga di komisi dilakukan hanya sampai program. Sekali lagi, saya ingatkan hanya sampai program, tidak sampai pada satuan tiga. Kalau tidak diingatkan, nanti ada yang masih dibicarakan di sana, satuan tidak ada,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Presiden Jokowi menyatakan, diperlukan langkah-langkah antisipasi serta prioritas bagi APBN 2017, khususnya untuk menampung luncuran proyek atau kegiatan mendesak, yang mengalami penundaan pada tahun 2016.

“Ini dilakukan agar tidak ada, yang namanya pemberhentian proyek prioritas,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga secara tegas mengingatkan jajaran pimpinan Kementerian/Lembaga tidak mengajukan penambahan anggaran ke komisi yang menjadi mitranya. “

Tidak ada lagi yang seperti ini, sendiri-sendiri masuk ke komisi- komisi di DPR. Harus mulai berkoordinasi dengan kita berdasarkan mekanisme pemerintah,” kata Kepala Negara.
Dia menyebutkan, penertiban harus dilakukan agar APBN terkendali dan terkelola dengan baik.
“Kalau tidak, anggaran kita buyar lagi,” kata Presiden Jokowi.(ys/bsatu)


Top