Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA – KPK diminta benar-benar mengusut kasus suap direktur BUMN untuk membuktikan siapakah direktur BUMN itu ketimbang sekadar beropini di publik. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Farid Alfauzi, kepada wartawan, Jumat (16/9/2016).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan suap ke salah satu direktur perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Transaksi suap itu disebut-sebut dilakukan di Singapura agar tidak terlacak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"KPK sebaiknya tidak beropini, karena KPK mendapat tugas dan amanat undang-undang untuk tidak beropini. Tetapi, KPK harus tindak tegas pelaku korupsi," ujar Farid.

Farid menyesalkan KPK hanya menyebut salah satu direksi BUMN tanpa memastikan siapa sebenarnya orang tersebut sehingga dikhawatirkan adanya sentimen negatif pada pasar.

"Kalau kemudian opini ini menjadi negatif, imbasnya dapat berakibat pada sentimen buruk pada pasar. Saham nasional bisa anjlok dan dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar pada negara ini," paparnya.

Farid menyebut bahwa opini KPK dapat membuat resah dan kecurigaan satu sama lainnya di kalangan direksi dan komisaris di seluruh perusahaan BUMN. Ia pun meminta KPK segera menangkap dan menindak direktur BUMN tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau memang sudah ada bukti awal, kenapa tidak segera ditangkap, sehingga menteri BUMN bisa menunjuk direksi baru. Kita Komisi VI cinta pada Indonesia raya. Kita cinta KPK untuk memberantas korupsi tapi hentikan KPK beropini," tegasnya.  (nn/okezon)


Top