Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.Jakarta - PDIP sempat melontarkan serangan tajam ke Golkar yang dianggap mengeksploitasi Presiden Jokowi di Pilkada. Ternyata Komisi II DPR dan KPU telah sepakat melarang penggunaan foto Presiden untuk kampanye Pilkada.

"Rapatnya minggu lalu di DPR, saya dapat penjelasan tersebut dari Ida Budhiati komisioner KPU dan Arteria Dahlan Komisi II FPDIP," kata Wasekjen PDIP bidang Pemerintahan Ahmad Basarah, Rabu (14/9/2016).

Basarah pun meminta semua parpol peserta Pilkada dan calon dari jalur perseorangan untuk mengikuti aturan ini. Presiden adalah milih seluruh rakyat Indonesia dan tidak boleh dieksploitasi oleh kelompok tertentu.

"Sebaiknya semua parpol peserta Pemilukada dan calon dari jalur perseorangan, apalagi parpol yang mengaku sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, hendaknya mematuhi aturan main Pilkada dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang telah dibuat antara KPU dan DPR serta mau mengedepankan etika publik bahwa Presiden Republik Indonesia adalah milik rakyat keseluruhan bukan golongan tertentu saja," katanya.

Sebelumnya Basarah juga menyebut manuver Golkar yang menginstruksikan pemasangan foto Presiden Jokowi di seluruh wilayah bersama calon kepala daerah dan Ketua DPD Golkar menjadi problem. Karena bertentangan dengan UU Pilkada.

"Dia sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional termasuk untuk Pilkada. Presiden harus berada itu seluruh calon kepala daerah. Kalau foto Jokowi dipasang nanti presiden tidak berdiri dari seluruh parpol. Di samping bertentangan dengan UU Pilkada, presiden tidak boleh terlibat politik praktis," katanya kemarin.
(bt/detik)


Top