Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Suryanews911.Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan, tak ada kewajiban melaporkan asal usul harta kekayaan sebagai syarat mencalonkan diri jadi calon kepala daerah.

"Yang wajib dilakukan adalah melaporkan dana kampanye dan melaporkan LHKPN di KPK. Setelah diverifikasi, akan ada surat pernyataan daftar harta kekayaan. Itulah yang menjadi salah satu persyaratan calon kepala daerah," ujar Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Pencalonan dan Kampanye Dahlia Umar saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2016).

Dahlia mengatakan, pembuktian harta terbalik yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak diatur dalam persyaratan untuk menjadi kepala daerah.

"Jadi yang diwajibkan hanya menjelaskan harta kekayaannya apa, karena masyarakat kan berhak tahu hartanya, dan ini menjadi penilaian masyarakat, itu semangat aturannya. Itu salah satu syarat dan kewajiban di KPU untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah," jelas Dahlia.

Dia mengatakan, meskipun seorang calon kepala daerah tersebut memiliki banyak sekali harta, mereka tak memiliki keharusan untuk menjelaskan asal muasalnya pada KPU. Yang diwajibkan hanyalah mengumumkan apa saja harta yang dimiliki saat itu.

Dalam penjelasanya, Ahok mengatakan pembuktian harta terbalik akan menghindarkan calon kepala daerah dari beberapa penyimpangan seperti korupsi. Sehingga dia menantang para calon tersebut untuk berani transparan ke publik.

"Justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Baru rata," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (6/9).

Tantangan tersebut dijawab oleh kandidat calon gubernur Jakarta petahana, Sandiaga Salahudin Uno. Sandiaga bahkan ingin Ahok juga buka-bukaan soal seluk-beluk dana kampanyenya.
"Yuk buka-bukaan habis-habisan! Aku siap," kata Sandiaga saat berbincang, Senin (12/9).
(bt/detik)


Top