Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Suryanews911.PADANG - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan anggaran dana desa sebesar Rp 130 Triliun pada tahun 2019 nanti.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo saat menghadiri acara penganugerahan informasi publik dari Komisi Informasi Sumbar di Hotel Kryiad Bumi Minang pada Kamis 8 September 2016 sore.

Ia mengatakan pada tahun 2016 ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 47 Trilliun yang diambil dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota di Indonesia tersebut. "Dengan dana yang ada tahun ini, masing-masing desa akan mendapat dana sebesar Rp 600 juta," katanya.

Ia menargetkan tahun depan dana desa bisa ditambah menjadi Rp 70 Trilliun, lalu tahun 2018 menjadi sekitar Rp 111 triliun, dan 2019 sekitar Rp 130 triliun.

"Dengan demikian setiap desa bisa mendapat dana sebesar Rp 2 Milliar, jika ditambah pemasukan dari APBD daerah dan Provinsi," ujarnya.

Menurutnya pengelolaan dana desa ini harus dikontrol dengan baik oleh Komisi Informasi (KI) di masing-masing daerah agar penggunaannya sesuai dengan kebutuhan desa. Namun kontrol pengawasan pembelanjaan dana desa itu belum maksimal, karena khususnya di Sumatera Barat sendiri, kuisioner informasi publik yang dikeluarkan oleh KI Sumbar tidak direspon dengan baik oleh pemerintah desa.

"Dari 42 kuisioner yang kita sebar ke nagari atau desa, hanya 24 yang mengembalikan. Hal ini kita sayangkan karena desa belum paham dengan keterbukaan informasi publik," kata Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal.

Dengan demikian, Eko menegaskan unsur keterbukaan informasi ini khususnya soal pengelolaan anggaran dinilai sangat penting. Pasalnya saat ini pemerintah pusat serius dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

"Tahun ini ada 200 desa yang dimekarkan, tentunya hal itu harus didukung dengan anggaran dan pengelolaan anggaran pula," kata dia.
(bt/KlikP)


Top