Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA – Negara atau pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada buruh yang dikirim ke luar negeri. Hal ini dikatakan Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Nandang, di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2016).

Ia mengatakan bahwa persoalan buruh Indonesia di luar negeri sangat kompleks, sehingga dibutuhkan kemauan pemerintah untuk mengatasinya. Ada dua pihak yang harus bertanggung jawab untuk persoalan buruh seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) yakni negara dan koorporasi.

"Berdasarkan catatan BNP2TKI periode 1 Januari hingga 31 Desember 2016 tercatat 275.736 ribu TKI yang dikirim ke luar negeri. Jumlah mayoritas didominasi oleh tenaga kerja lulusan SD dan SMP. Artinya ketika pemerintah kirim TKI harus ada perlindungan. Ada hak dan tanggung jawab yang diemban pemerintah untuk melindungi," kata Nandang.

Nandang melanjutkan, selain melindungi secara hukum pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap TKI sebelum dikirim ke luar negeri.

Menurut Nandang ,pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Banyak sekali perkara terjadi terhadap TKI. Namun ketika ada persoalan hukum pemerintah tidak tahu.

Sementara itu, selain pemerintah, pertanggung jawaban koorporasi juga tidak terlepas dari persoalan. Kebanyak perusahaan menurutnya hanya mengambil untung tanpa mengemban resiko yang ada. (nn/okezon)


Top