Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911. SUKABUMI - Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) memastikan akan terus menolak revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasalnya, revisi tersebut akan mempermudah pemberikan remisi kepada terpidana kasus korupsi. Kata Ketua KPK Agus Rahardjo, saat melakukan family gathring bersama awak media di Tanah Kita, Sukabumi, Sabtu (20/8/2016).

Selain mengirimkan utusannya dalam pembahasan rencana revisi aturan tersebut. Lembaga antirasuah juga telah mengirimkan surat kepada Menkumham Yasonna Laoly dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisikan penolakan terhadap revisi tersebut.

"Kita juga mengirimkan surat ke Menkumham dan tembusannya ke Presiden. Kita tetap menyatakan sikap kita dan kalau enggak terima itu kita WO saja," kata Agus.

‎Apabila alasan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi lantaran penuhnya lembaga pemasyarakatan (lapas). Seharusnya, kata Agus, Menkumham Yasonna Laoly memperbanyak jumlah lapas dan tidak memberikan keuntungan bagi para koruptor. (nn/okezon)


Top