Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911. JAKARTA - Pada 2016 belum diberlakukan sanksi administratif kepada para pembakar hutan dan lahan. Hal ini dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

"Presiden kita sangat tegas. Harus diingat bahwa untuk pertama kalinya urusan-urusan kebakaran hutan dikenakan sanksi administratif tahun lalu, tapi 2016 ini belum. Kita masih bersama-sama Polri untuk melakukan penanganan penegakan hukum dan pidana namun sanksi administratif belum," kata Siti.

Diketahui bahwa kebakaran hutan dan lahan ibarat penyakit menahun yang tidak kunjung usai. Namun, di 2016, Indonesia tertolong dengan fenomena alam La Nina. Kejadian di 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan moratorium izin gambut kepada perusahaan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.

Mentri Siti menegaskan, selalu mengikuti perkembangan penegakan hukum terkait pembakaran hutan dan lahan di daerah. Apalagi sejak diterapkan sistem monitoring terpadu dan bisa langsung mendeteksi pelanggaran kebakaran hutan. Namun, lanjut dia, mengingat wilayah Indonesia yang cukup luas, tentunya tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Harus diingat loh Indonesia luasnya seberapa? Luas banget, orangnya juga banyak banget dibandingkan negara-negara tetangga yang kecil-kecil itu dan merasa metodenya hebat. Kita memang punya problem di luas wilayah dan sekarang diselesaikan pelan-pelan," katanya.

"Apa yang dilakukan Polda, Polres dan Polsek di lapangan itu betul-betul diteliti ternyata dia (yang membakar) petani, enggak ngerti apa-apa dilepaskan karena belum ngerti. Kalau ketahuan ada inidikasi dan ada kaitanya dengan kepala desa, atau disuruh kontraktor itu Pak Kapoldanya bilang ke saya, Bu Menteri kita kejar habis," tukasnya. (nn/okezon)


Top