Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

SuryaNews911.Jakarta - Komisi III DPR hanya memilih 3 dari 7 nama calon hakim agung yang disodorkan Komisi Yudisial (KY). Padahal, empat nama yang dicoret juga memiliki kredibilitas dan integritas yang teruji.

"Dari sisi integritas kami pastikan yang maju ke DPR adalah yang bersih," kata juru bicara KY Farid Wajdi kepada wartawan, Rabu (31/8/2016).

Salah satu yang dicoret adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung, Setyawan Hartono. Dia lama menjadi hakim pengawas dan dikenal hakim bersih. Saat kunjungan ke daerah, dia menolak jamuan makan siang karena sudah dibiayai oleh kantor pusat.
Meski demikian, KY menghormati keputusan DPR itu.
"Setiap lembaga memiliki parameter masing-masing dalam melakukan mekanisme uji kelayakan, begitu juga antara DPR dan KY. Fakta terdapat calon yang lulus dan yang tidak adalah bukti di mana masing-masing lembaga benar-benar memfungsikan parameternya tadi," papar Farid.

KY tidak kaget dengan keputusan DPR itu sebab acapkali hal itu terjadi. Malah pada 2013, DPR menolak seluruh nama calon hakim agung dengan alasan yang tidak jelas. Selain itu, hal serupa juga dialami pansel lain.

Omongan KY bukannya tanpa bukti. Dalam seleksi 2016 ini, KY mencoret sejumlah nama besar dari internal pengadilan. Salah satunya adalah Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Andriani yang kini menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Entah kebetulan atau tidak, nama Andriani terungkap di persidangan kasus korupsi pejabat MA Andri Tristianto Sutrisna. Dalam percakapan itu, Andriani aktif melobi perkara ke Ketua Muda MA dengan bantuan Andri. Di kasus itu, Andri divonis 9 tahun penjara.

"Hanya saja, ke depan KY perlu mengintensifkan komunikasi di antara kedua lembaga ini, sebab kebutuhan untuk menyamakan perspektif dan parameter menjadi semakin urgent. Berkali-kali proses seleksi calon hakim agung maka ada baiknya kedua lembaga memiliki instrumen penilaian yang dibangun bersama agar tidak lagi terlalu banyak calon yang gugur," terang Farid.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa membeberkan alasan penolakan 4 nama itu.

"Ya berdasarkan rapat musyawarah mufakat akhirnya kita diskusikan tentang kapasitas dan kapabilitas orang. Banyak pertimbangan dari 10 fraksi dan akhirnya perkembangan integritas. Ada orang pinter tapi kita ragukan integritasnya karena kelembagaan peradilan berkaitan dengan integritas," kata politikus Partai Gerindra itu.

Desmond menuturkan, sebenarnya banyak di antara anggota komisi III kecewa dengan calon-calon yang ada. Namun akhirnya, kata Desmond, mereka tetap harus memilih. "Akhirnya dipilih atau tidak disepakati 3 nama. Akhirnya 3 nama inilah yang dipilih. Jadi yang lain otomatis ditolak oleh komisi III. Silahkan KY usulkan nama baru untuk kita uji tes lagi. Ini kita bicara nama baik seseorang. Kita pilih 3 ini yang terbaik diantara yang terburuk," kata Desmond berdalih.

Senada dengan Desmond, anggota Komisi III lainnya Nasir Djamil menyebut, ada beberapa hal yang harus dievaluasi dalam penentuan calon hakim agung ke depannya. Menurutnya dari nama-nama yang ada, seluruhnya tak ada yang memuaskan DPR.

"Kami tidak punya pilihan lain kecuali dipilih akhirnya kami memberikan persetujuan. Karenanya KY memang harus mengevaluasi dan menentukan langkah strategis," ujar Nasir di tempat yang sama.
(bt/detik)


Top