Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911. JAKARTA - Penundaan eksekusi 10 terpidana mati di saat-saat terakhir menjelang eksekusi merupakan bentuk pelanggaran atas asas kepastian hukum oleh Jaksa Agung. Hal ini dikatakan Pengamat hukum tata negara Universitas Negeri Jember (Unej), Bayu Dwi Anggono, kepada Okezone, Seni (1/8/2016).

"Mengingat penentuan 14 terpidana mati yang akan dieksekusi tentunya sudah atas pertimbangan matang, bahwa putusan penjatuhan hukuman mati bagi para terpidana sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak tersedia lagi upaya hukum bagi terpidana tersebut. Untuk itu menjadi sangat aneh di menit-menit akhir eksekusi terhadap 10 terpidana mati ditunda tanpa suatu alasan yang dapat diterima secara nalar hukum," ujar Bayu.

Sementara itu Bayu menyebut bahwa penundaan ini akan mengurangi wibawa pemerintah, terutama janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerangi bandar narkoba tanpa pandang bulu. Penundaan eksekusi menimbulkan tafsir dan spekulasi bahwa Pemerintah masih bisa diintervensi dalam hal pelaksanaan ekesekusi mati.

"Hal ini tentunya kontraproduktif dengan janji pemerintah untuk memerangi kejahatan narkoba. Selama Jaksa Agung tidak bisa menjelaskan alasan hukum penundaan tersebut tentu tidak akan terhindarkan adanya asumsi publik," imbuhnya. (nn/okezon)


Top