Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911. JAKARTA - Polemik dwi kewarganegaraan mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar mendorong pemerintah menyatakan wacana merevisi Undang-Undang No 20 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Namun, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, tak sepakat jika kasus ini menjadi pemicu pemerintah merevisi UU Kewarganegaraan.

Hikmahanto mengatakan bahwa  jika memang hendak melakukan revisi, pemerintah harus melakukan kajian dengan benar sehingga kebijakan dwi kewarganegaraan yang diharapkan menjadi solusi tak menimbulkan masalah-masalah baru.

"Saya bilang boleh, tapi tolong selektif. Dwi kewarganegaraan maksudnya apa?" kata Hikmahanto di Kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/8/2016).

Jangan sampai kebijakan dwi kewarganegaraan justru menjadi celah bagi teroris dan para pelaku kejahatan lainnya untuk melancarkan aksinya di Indonesia. Hal ini seperti yang sudah terjadi di beberapa negara penganut dwi kewarganegaraan. Aspek selektifitas untuk menjaga keamanan menjadi penting.

Menurut Hikmahanto, ada banyak hal yang juga menjadi imbas dari kebijakan ini sehingga pemerintah harus memikirkannya juga.

"Makanya perlahan-lahan selektif. Aturannya seperti apa, jangan asal dwi kewarganegaraan. Menurut saya kehilangan kewarganegaraan Indonesia bukan berarti kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia, sampai kita mati akan tetap jadi orang Indonesia," tukas Hikmahanto. (nn/okezon)


Top