Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA – Jika catatan kasus yang menyoroti Wiranto terbukti, hukum di Indonesia lemah. Pasalnya, politikus Hanura tersebut diketahui telah dikecam di beberapa negara yang memiliki hukum International Criminal Court (ICC) atas kasus pelanggaran HAM-nya. Hal ini dikatakan Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain, dalam Diskusi Redbons, di Kantor Redaksi Okezone, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

"Bisa. Secara tidak langsung bisa ditangkap (Wiranto). Kan dia dikecam di beberapa Negara. Dia enggak bisa ke negara yang memiliki hukum ICC. Misal dia ke negara tersebut, secara tidak langsung bisa disidangkan di situ juga. Artinya apa, mereka (Presiden) paham, negara paham kok dengan kondisi ini. Ini bisa menghancurkan hukum politik kita," kata Bahrian.

Bahrain heran dengan keputusan Jokowi yang mengangkat mantan Panglima ABRI tersebut sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang bergeser menjadi Menko Maritim.

"Apa karena Wiranto berpengalaman? Dagelan-dagelan politik bermunculan. Katanya Jokowi berpihak ke rakyat, tapi ini malah melanggar arus rakyat. Ini bukan noda hitam (kasus pelanggaran HAM), tapi bercak hitam. Masih ada ini. Negara memiliki sejarah yang kelam. Kasus ini belum diselesaikan, mengakui saja tidak, gimana mau selesai," tukasnya.

Diketahui, terpilihnya Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memunculkan luka lama atas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Beberapa kasus itu di antaranya kasus kerusuhan Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis pada 1997–1998, kasus Trisakti dan Semanggi, hingga kerusuhan pasca-referendum Timor Timor pada 1999. (nn/okezon)
 


Top