Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat

Suryanews911.Jakarta - Terdakwa kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Doddy Aryanto Supeno yang merupakan salah satu petinggi anak usaha PT Lippo Group, keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

"Dakwaan jaksa uraiannya kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap," ujar kuasa hukum Doddy, Jeremy William, saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/7).

Jeremy berkata, surat dakwaan tidak menyebutkan peran Doddy secara jelas dalam perkara suap yang melibatkannya. Padahal, ujar Jeremy, ada sejumlah nama lain yang juga disebutkan dalam surat dakwaan seperti Eddy Sindoro selaku Presiden Komisaris Lippo Group, Hery Sugiarto, Ervan Adi Nugroho, dan Wresti Kristian Hesti.

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Eddy Sindoro memerintahkan salah satu stafnya, yakni Wresti, untuk memberikan suap pada panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution melalui terdakwa.

Suap sebesar Rp150 juta itu diberikan untuk menunda salinan putusan perkara dua anak usaha Lippo Group di PN Jakarta Pusat, yakni PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) versus PT Kwang Yang Motor Co, Ltd (Kymco), serta PT First Media melawan PT Across Asia Limited (AAL).

Doddy disebut Jeremy tak terkait dengan perusahaan yang tengah berperkara tersebut. Oleh sebab itu ia menilai surat dakwaan janggal.

Demi kredibilitas perusahaan yang tengah berperkara di Hong Kong itu, Eddy Sindoro kemudian kembali memerintahkan Wresti mengupayakan pengajuan PK ke PN Jakarta Pusat. Singkat cerita, Wresti kemudian menawarkan sejumlah uang pada Edy, disepakati jumlah sebesar Rp50 juta.

Uang selanjutnya diberikan Ervan melalui terdakwa kepada Edy di Hotel Acacia pada 20 April 2016. Tak lama setelah penyerahan uang itu, terdakwa dan Edy Nasution dibekuk petugas KPK dengan barang bukti berupa tas kertas bermotif batik yang berisi uang Rp50 juta. (bt/cnn)


Top