Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911.JAKARTA -- Polri berharap revisi Undang-Undang Terorisme segera disahkan antara DPR dan Pemerintah. Keinginan Polri dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 itu adalah dimasukkannya pasal pencegahan. Hal ini dikatakan Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian.

Tito mengatakan, pencegahan tindak terorisme harus dimasukkan sebagai pasal dalam UU Terorisme. Kalau pencegahan dimasukkan sebagai pasal akan berimplikasi pada struktur dan anggaran. "Berarti harus ada struktur dan penganggaran resmi yang menjadi payung hukum," tutur Tito.

Pencegahan yang mengarah pada tindakan terorisme harus dilakukan intensif. Termasuk deradikalisasi dan kampanye kontra ideologi. Namun, pencegahan ini harus dilakukan oleh polisi secara komprehensif dengan penegakan hukum.

Tito juga berharap Panitia Khusus (Pansus) UU Terorisme mampu memberikan UU yang pas untuk tingkat ancaman. Menurutnya, penegakan hukum hanya efektif kalau UUnya kuat. Yaitu, mampu mengantisipasi ancaman.

Pemberantasan terorisme harus dilakukan oleh penegak hukum yang baik dan mumpuni. Lalu, dalam setiap tindakan pemberantasan harus didukung oleh publik. Syarat yang tak kalah penting adalah adanya sarana dan prasana pendukung.

Ia mencontohkan, pelaku teroris sebelum melakukan aksinya juga berlatih. Pelatihan mereka yang diduga akan melakukan tindakan terorisme ini dilakukan dengan airsoft gun.‎ Jadi, pelatihan seperti itu tidak dapat dikenakan pidana biasa. (nn/rol)


Top