Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911. JAKARTA - Pemerintah harus mengevaluasi tata kelola keamanan di laut agar ke depan tidak terjadi kembali penyaderaan oleh kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf dari Filipina. Hal ini dikatakan Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi, kepada Okezone, Senin (18/7/2016).

"Supaya tidak terjadi lagi berarti kita kan mengevaluasi tata kelola keamanan laut kita. Artinya memang tata kelola keamanan laut kita masih carut marut, tumpang tindih kewenangan ada Bakamla, ada TNI AL. Jadi stakeholder di laut itu masih tumpang tindih dan berdampak terhadap menimbulkan cerah rawan pada keamanan laut kita," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa koordinasi Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN sendiri masih sangat lemah sekali terkait keamanan di laut.

"Paling mentok patroli bersama. Kalaupun patroli bersama itu sifatnya masih pada iven-iven ceremonial, kurang dilakukan intens. Itu hal yang perlu diperbaiki supaya tidak terjadi," katanya.

Ia menlanjutkan, tindakan tegas diperlukan. Model kompromi seperti yang terjadi pada penyanderaan WNI yang pertama oleh Kelompok Abu Sayyaf harus ditinggalkan.

" Saya kira tindakan tegas diperlukan tinggal bagaimana kita bekerjasama dengan pemerintah Filipina," tukasnya. (nn/okezon)


Top