Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Info Sehat



SuryaNews911. JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebaga‎i Menko Polhukam kurang tepat. Hal ini dikatakan Direktur lembaga Imparsial Al-Araf, usai menghadiri diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2016).

"Secara etika kenegaraan dan etika politik menjadi tidak tepat presiden pilih Wiranto jadi Menko Polhukam. Tentunya presiden bisa pilih calon lain yang tidak terkait isu HAM," ujar Al-Araf.

Menuru Al-Araf,  Wiranto saat ini masih tersandung berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu yang hingga kini belum juga tertuntaskan.

"Presiden seharusnya perhatikan itu. Dalam reshuffle kabinet para calon bebas dari persoalan ham dan bebas dari persolan korupsi di masa lalu," jelas Al-Araf.

"Salah satunya dalam konteks kehormatan HAM penting untuk memastikan para menteri memiliki kepedulian terhadap HAM dan tidak terlibat dalam kasus HAM masa lalu," sambungnya.


Selain itu, Al-Araf juga menambahkan, dalam konteks ini memang seorang Wiranto statusnya masih dalam proses peradilan pelanggaran HAM yang belum final. Oleh karenanya, pertimbangan Presiden dalam merombak kabinet belum tepat seutuhnya. (nn/okezon)






Top