Pasaman Barat . Radio Surya-- Kembali,  masyarakat Pasaman Barat melaporkan oknum pengurus koperasi ke Polres Pasaman Barat, atas dugaan penipuan berkedok lahan koperasi perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh oknum pengurus koperasi.

Kali ini, salah seorang masyarakat Nagari Lingkuang Aua, Kabupaten Pasaman Barat melaporkan oknum ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Rakyat atas dugaan penipuan ke Polres Pasaman Barat, Minggu (21/3/21).

Saat diwawancara awak media, pelapor atas nama Dahyul (60) dan kawan-kawan membenarkan, bahwa mereka melaporkan ketua KSU Bina Rakyat inisial MJ, atas dugaan kasus penipuan, sesuai Laporan Polisi Nomor : STTLP/65/III/2021-SPKT-Res-Pasbar.

Dahyul mengatakan, kejadian tersebut berawal sejak dirinya ditawarkan untuk membeli lahan kelompok tani perkebunan kelapa sawit, oleh MJ selaku ketua KSU Bina Rakyat Jorong Taming Tengah, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2011 lalu.

"Saya membeli satu nomor plasma, dengan luas lahan satu setengah hektar, dengan harga Rp. 12.500.000, dan tidak hanya saya saja yang ikut membeli lahan tersebut. Sesuai data yang kami punya, diduga korban terindikasi kurang lebih 150 orang dan kerugian mencapai kurang lebih 1,5 Miliar pada selang waktu tahun 2009-2011," katanya.

Karena tidak ada kejelasan, Dahyul dan kawan-kawan mengaku pada tahun 2018 lalu sudah melakukan pengecekan ke lokasi langsung bersama MJ, namun lahan yang mereka beli itu tidak ditemukan keberadaannya, dengan dalih MJ bahwa pihak GM PT. ABSM tidak berada di lokasi.

"Sejak lahan itu kami beli pada tahun 2009- 2011, hingga saat ini tidak ada kepastian dan tidak ada menerima hasil apapun dari Nomor plasma yang kami beli di KSU Bina Rakyat tersebut," ucapnya.

Disampaikan, pada tahun 2020 sudah pernah diadakan mediasi antara masyarakat yang membeli Nomor plasma tersebut dengan Ketua KSU Bina Rakyat (MJ), dan dihasilkan keputusan dari mediasi itu, bahwa ketua KSU Bina Rakyat inisial MJ berjanji kepada semua anggota untuk mengembalikan hak-hak semua anggota yang telah membeli Nomor Plasma KSU Bina Rakyat tersebut.

"Dalam surat tersebut, Ketua KSU Bina Rakyat berjanji bahwa, akan mengembalikan uang pembelian nomor plasma, menyerahkan lahan kepada anggota sesuai nomor anggota (1 nomor, 1.5 hektare) dan melangkah keranah hukum. Dalam perjanjian itu, jika MJ tidak menyelesaikannya sampai tanggal 30 november 2020, dia bersedia dituntut sesuai undang-undang yang berlaku," terang Dahyul.

Dahyul dan kawan-kawan berharap, pihak ketuk KSU Bina Rakyat yakni MJ bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, dan pihak penegak hukum segera mengusut tuntas persoalan tersebut.

"Karena persoalan ini telah kami laporkan ke Polres Pasaman Barat, kami berharap pihak penegak hukum bisa memperoses persoalan ini secepatnya, karena di lokasi yang sama, diduga juga ada terjadi penjualan lahan fiktif serupa," harapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor Ahmad Afhero, S.H., M.H menyampaikan, perbuatan terlapor MJ dan terlapor sebelumnya AN dalam kasus serupa bisa diduga sebagai perbuatan yang terorganisir, karena memiliki modus yang sama yaitu menjual lahan kelompok yang bernaung dibawah koperasi dan bekerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, namun itu fiktif.

Dikatakan, dalam kasus yang mereka laporkan hari ini, terlapor inisial MJ diduga mengelabui korbannya dengan menjual lahan plasma yang mengatasnamakan sudah bekerja sama dengan PT. Agro Bisnis Sumber Makmur (ABSM).

"Kita meminta penegak hukum untuk dapat mengusut tuntas persoalan ini, karena masalah mafia tanah menjadi perhatian khusus presiden Republik Indonesia pak Jokowidodo dan hal tersebut juga sudah di Instruksikan langsung oleh Kapolri untuk diusut tuntas," ujarnya.

Senada dengan itu, ketua LSM Format Eldoni Tanjung menyampaikan, demi terjaganya kestabilan masyarakat, dan terjawabnya keresahan masyarakat, pihaknya meminta penegak hukum untuk mengusut persoalan lahan kelompok tani fiktif yang ada di Pasaman Barat.

"Dalam hal ini, selain penegak hukum, pihak pemerintah daerah juga kami minta untuk menata semua kelompok tani dan koperasi perkebunan kelapa sawit yang ada, terutama kelompok tani dan koperasi yang bermasalah. Jika ini dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan lebih banyak korban ke depannya," tegas Eldoni. 

(***)

 

Presiden Joko Widodo resmi melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan WakilGubernur Sumatra Barat di Istana Negara Kamis (25/2/2021) siang ini.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar dilakukan bersamaan dengan 

pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, 

serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Rosjonsyah.

Mereka dilantik untuk masa jabatan 2021-2024.

Proses pelantikan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dengan menerapkan protokol

kesehatan seperti pakai masker dan jaga jarak.

Acara pelantikan diawali dengan proses kirab. Jokowi bersama Wakil Presiden 

Ma’ruf Amin beserta tiga pasang gubernur dan wakil gubernur dari halaman memasuki Istana Negara.

Setelah semua berada di tempat pelantikan, lagu kebangsaan Indonesia Raya pun 

berkumandang dengan khidmat. Kemudian Deputi Bidang Administrasi Aparatur 

Kementerian Sekretariat Negara membacakan Keputusan Presiden (Keppres) RI 

Nomor 40 P Tahun 2021 tentang pengesahan dan pengangkatan ketiga pasangan

gubernur dan wakil gubernur tersebut untuk periode 2021-2024.

Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu (24/2/2021) kemarin. 

Pengambilan sumpah pun dilakukan dengan dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Dalam sumpah tersebut, ketiga pasangan gubernur dan wakil gubernur itu 

berjanji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memegang teguh 

UUD 1945, dan menjalankan peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya, 

dan berbakti  kepada masyarakat.

Setelah itu, lagu Indonesia Raya kembali dikumandangkan. Kemudian, Presiden 

Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin berjalan untuk menghampiri ketiga

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengucapkan selamat. 

Berikutnya, proses pelantikan pun diikuti dengan kegiatan foto bersama dan 

pengucapan selamat oleh pejabat negara yang hadir.

Pada kesempatan itu, Mahyeldi mengucapkan terimakasih atas pelantikan yang

dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dalam waktu dekat, dia bersama Audy akan 

melaksanakan program 100 hari setelah dilantik yang disampaikan saat kampanye.

Dia akan segera menyelesaikan penyusunan RPJM Provinsi Sumbar 2021-2024, 

kemudian prioritas penanganan Covid-19, dan pemulihan ekonomi masyarakat, 

serta kemudahan UMKM untuk mendapatkan modal. “Ini kami lakukan nanti

ada di banyak bidang,” jelasnya.

Dia juga menyinggung Sumbar merupakan provinsi yang memiliki kearifan lokal 

“adat bersendikan syarak dan syarak bersandikan kitabullah”. Dirinya akan 

memajukan pendidikan Sumbar lebih baik lagi serta meningkatkan pariwisata Sumbar.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Pak Presiden dan jajaran kabinet serta

 masyarakat, program, visi, dan misi ini bisa berjalan,” jelasnya.

 

 

Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Rosdi bantah menyerahkan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.

 Hal itu disampaikannya dihadapan para wakil tokoh masyarakat dari Jorong Maligi di ruang Bamus DPRD Pasaman Barat, Selasa (23/2/2021).

"Tidak benar kami menyerahkan tanah ulayat. Ini perlu saya luruskan, tidak ada hak kami, kami hanya memfasilitasi sewaktu PT Gersindo Minang Plantation (GMP) menyerahkan ke Mamak Gadang Bandaro," tegasnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya tidak mengetahui jika tanah ulayat diluar HGU PT GMP yang diterima oleh Mamak Gadang Bandaro seluas 200 hektare akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangkal.

"Kami tidak tahu kalau tanah ulayat itu akan diserahkan ke masyarakat Tanjung Pangka. Dalam berita acara itu setahu kami diserahkan melalui Mamak Gadang Bandaro, itu saja," katanya.

"Artinya dalam berita acara hanya diserahkan ke Mamak Gadang Bandaro dan tidak ada tertulis diserahkan kepada masyarakat manapun. Ini harus didudukkan kembali," sambungnya

Sementara itu Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera meminta agar berita acara itu dicabut, sebab pihaknya tidak diundang dalam penyerahan tersebut.

"Kita minta itu dibatalkan dan dicabut, sebab itu tanah ulayat kami dan seharusnya tanah ulayat itu diserahkan kepada masyarakat Maligi," pintanya.

Berita sebelumnya, aksi protes yang akan dilakukan masyarakat Nagari Sasak itu terkait dengan permasalahan tanah ulayat yang berada di Jorong Maligi seluas 200 hektare di Fase IV PT GMP.

Menurut Ketua Tim Penyelesaian Tanah Ulayat Nagari Sasak, Joni Heneldera tanah ulayat seluas 200 hektare yang berada di Fase IV, Jorong Maligi, Kenagarian Sasak, Kabupaten Pasaman Barat telah diambil secara zalim.

Ia mengatakan tanah itu diserahkan pihak perusahaan kepada Bandaro dan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Kemudian akan diserahkan kembali ke masyarakat Tanjung Pangka.

"Kita menduga penyerahan itu atas intervensi Ketua DPRD Pasaman Barat dan kerjasama dengan Daulat Parit Batu Tuanku Hendri Eka Putra. Ketua DPRD terlalu jauh ikut serta," katanya.

Untuk itu ia menegaskan tidak ada hak Ketua DPRD Pasaman Barat untuk mengambil keputusan dalam menyerahkan lahan tanah ulayat kenagarian masyarakat tertentu.

"Ini bisa menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. DPRD sifatnya hanya memediasi untuk mencari jalan penyelesaian, bukan eksekutor. Permasalahan lahan ini sudah berlarut-larut sejak lama dari tahun 2013," tegasnya.

"Ini lahan seluas 200 hektare adalah kelebihan dari HGU PT GMP. Sesuai peta kerja perusahaan ini, tanah kelebihan tersebut berada di Jorong Maligi, Nagari Sasak," sambungnya.

Pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih Pasaman

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pasbar Digelar Virtual, 

Undangan Dibatasi 25 Orang.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pasaman 

Barat akan digelar secara Virtual pada 25 atau 26 Februari mendatang di Aula 

kantor bupati setempat. Sesuai dengan perintah Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), jumlah tamu undangan dibatasi maksimal hanya 25 orang.

Hal ini disampaikan pada rapat persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati 

terpilih, Senin (22/2), di auditorium kantor bupati Pasbar yang dihadiri oleh 

Bupati Terpilih Hamsuardi dan Wakil Bupati Pasbar Risnawanto. 

Rapat persiapan yang dihadiri seluruh stakeholder terkait tersebut digelar 

guna mempersiapkan pelantikan sesuai aturan dan arahan dari Kemendagri 

untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19. 

Pelaksana harian (Plh) Bupati Pasaman Barat Yudesri, mengatakan jika 

pelantikan direncanakan digelar pada Kamis (25/2)atau Jumat (26/2) 

mendatang dengan membatasi kehadiran undangan. Keluarga bupati yang hadir hanya boleh 5 orang, keluarga wakil bupati juga 5 orang, dan

Forkopimda dengan jumlah keseluruhan berjumlah 25 orang.

 

"Kegiatan pelantikan kita ini diawasi oleh pemerintah pusat. Mohon kerjasama 

kepada semua kalangan masyarakat, dan pendukung,"kata Yudesri.

Ia menambahkan bahwa pelantikan akan dilaksanakan secara virtual dan

masyarakat dapat menyaksikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati melalui

chanel youtube Diskominfo Pasbar di tempat masing-masing. 

"Karena undangan terbatas, masyarakat dan pendukung juga bisa 

menyaksikan langsung di youtube Diskominfo pasbar",jelasnya.

Bupati Kabupaten Pasaman Barat terpilih, Hamsuardi mengatakan Jika

 aturannya seperti itu, Ia bersama wakil bupati terpilih akan menjalaninya.

"Kami akan surati masyarakat terutama tim kami bahwa tidak bisa datang ke 

kantor Bupati pada saat pelantikan,"ucap Hamsuardi.

Hadir dalam rapat tersebut, Kabag Ops Polres Pasbar, para asisten, kepala 

OPD, camat, walinagari dan stakeholder terkait lainnya.

 1,5 hektar lahan gambut di perkebunan kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai, Kabupaten Pasaman Barat terbakar. Dugaan sementara, api berasal dari puntung rokok.

Musim kemarau yang belakangan menimpa sebagian besar wilayah di Sumatera Barat (Sumbar) mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan dibeberapa daerah. Salah satunya di kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Diketahui, kebakaran lahan sudah terjadi sejak Kamis (18/2/2021) lalu di lokasi perkebunan kelapa sawit Plasma Batang Alin Permai Blok 10, Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Padangkita.com dari Komandan Komando Rayon Militer (Koramil) 06/ Ujung Gading, Kapten Inf Abdul Kadir, kebakaran 1,5 hektar terjadi di lahan gambut yang mudah terbakar.

“Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan, hingga terjadinya kebakaran lahan,” kata Kapten Inf Abdul Kadir, Senin (22/2/2021) pagi.

Ia juga mengatakan, upaya pemadaman api mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah sulitnya menemukan sumber air untuk menyiram titik-titik api.

“Awalnya, anggota bersama dengan masyarakat melakukan penyiraman menggunakan ember dan jeriken, menjelang datang bantuan selang air milik PT Agrowiratama dan mobil pemadam kebakaran,” ujarnya.

Abdul Kadir menyampaikan, dalam upaya pemadaman kebakaran lahan juga dibantu oleh karyawan PT Agroworatama dan PT Bakrie Pasaman Plantation sebanyak 50 orang, beserta perlengkapan alat penyiraman berupa selang milik PT Agrowiratama.

“Titik api hingga Sabtu (20/2/2021) kemarin sudah tidak terlihat lagi. Namun kami masih terus melakukan penyiraman, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya titik api yang tidak terlihat,” jelasnya.

Selain itu, Koramil 06 Ujung Gading, Komando Distrik Militer (Kodim) 0305 Pasaman juga melakukan koordinasi dengan PT Agrowiratama untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawannya, agar tidak membuang puntung rokok atau membakar lahan sembarangan disaat musim kemarau seperti saat sekarang ini.

“Kita sudah koordinasikan dengan PT Agrowiratama, agar dilakukan pencegahan dini penyebab terjadinya kebakaran lahan dan kepada masyarakat melalui Babinsa juga telah kita perintahkan,” tutunya.

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat mengimbau masyarakatuntuk antispasi terhadap kebakaran di musim kemarau .

"Sudah lebih dari seminggu kemarau , untuk itu kita menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap bencana kebakaran," sebut Kepala Pelaksana BPBD Pasaman Barat, Edi Busti, Minggu (21/2/2020).

Menurutnya dalam perkiraan cuaca saat ini musim hujan. Sedangkan musim kemarau padahal diperkirakan akan terjadi pada bulan Juni mendatang.

"Saat ini perkiraan cuaca susah ditebak, kenyataan yang terjadi malahan musim kemarau dan mulai dilanda kekeringan," katanya.

Untuk itu ia menghimbau warga agar selalu berhati-hati dalam menggunakan alat rumah tangga, berhati-hati terhadap arus pendek, dan tidak sembarangan membakar sampah.

Disamping itu ia juga meminta kepada petani dalam mengolah lahan pertanian agar tidak membakar lahan. Sebab kata dia, di musim kemarau mudah terjadi kebakaran.

Sejauh ini instansi tersebut ungkap Edi Busti, telah menyiapkan beberapa peralatan untuk alat pemadam kebakaran. Sedangkan terhadap kekeringan ia menilai nantinya akan terjadi kekurangan air bersih.

"Kita akan berkoordinasi dengan seluruh camat untuk melihat daerah yang kekurangan air bersih. Kita bisa pasok air bersih kepada masyarakat, jika itu diperlukan," ungkapnya